Komnas HAM Diharapkan Bersuara Respons Kejahatan Kemanusiaan KKB Papua

Senin, 14 Juni 2021 - 22:17 WIB
loading...
Komnas HAM Diharapkan Bersuara Respons Kejahatan Kemanusiaan KKB Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Rentetan kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KKB akhir-akhir ini kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KKB semakin berjatuhan.



Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KKB.

"Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM harusnya lebih responsif terhadap permasalahan saudara-saudara kita masyarakat Papua yang menjadi korban dari aksi kebrutalan KKB," tegas Arip.

Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KKB selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KKB kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KKB juga sangat membahayakan bagi kedaulatan negara.

"Aksi Teroris KKB memang sudah melewati batas. Kami sangat geram karena kelompok teroris KKB melakukan aksi dengan cara yang sangat kejam dan tidak berkeprikemanusiaan," imbuh Arip.

Arip juga mengatakan bahwa sikap tegas sudah tepat dilakukan pemerintah karena upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tapi tak membuahkan hasil.

"Kami melihat pemerintah selalu menginginkan jalur damai. Namun jalur damai selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB, mengingat pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan pemerintah selalu mendapat penolakan. Karena itu, negara telah menunjukkan sikap tegas," jelas Arip.

Dalam hal ini, kerja sama antar aparat keamanan dengan masyarakat perlu dikuatkan. Aparat keamanan harus hadir untuk melindungi masyarakat, begitu juga masyarakat harus percaya penuh kepada aparat keamanan.

Diketahui, kekerasan yang terjadi di Papua terus berlanjut. Terakhir, pada Jumat 4 Juni 2021, dilaporkan sebanyak tiga orang tewas dalam aksi teror yang dilakukan kelompok teroris OPM. Satu di antaranya adalah Patianus Kogoya seorang kepala kampung di Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Pria kelahiran Ilaga 14 Juli 1975 ini mengalami luka tembakan pada kepala bagian belakang. Hal ini terungkap saat Kepala Kampung Kago, Denis Wonda, bersama 9 OAP lainnya melaporkan kejadian penembakan terhadap 6 OAP ke Polres Puncak. Tiga OAP dinyatakan meninggal dan sisanya mengalami luka-luka.

Di saat bersamaan, Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait sejumlah bangunan di Bandara Aminggaru, Ilaga, yang dibakar teroris OPM, pada Kamis 3 Juni 2021. Kapolres berkoordinasi dengan pihak TNI untuk mengevakuasi para korban.

Sebelum penembakan kepala kampung Patianus Kogoya, kisah tragis juga dialami pelajar asli Papua bernama Ali Mom yang menjadi korban Kebiadaban teroris OPM. Ali Mom ditembak kelompok Lekagak Telenggen. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengaku membunuh dan membantai sadis pelajar SMA itu.

Rentetan kekerasan bahkan hingga meregang nyawa juga terjadi oleh warga bernama Boni Bagau pada akhir Januari 2021. Boni merupakan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang ditembak OPM pimpinan Undius Kogoya.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1570 seconds (0.1#10.140)