Gerindra: Dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Nadiem Butuh Wakil

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni mendukung jika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki wakil menteri. Pasalnya tugas kementerian yang di bawahi Nadiem Makarim tersebut semakin berat setelah dilebur menjadi satu dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

“Sangat setuju ada wamen. Apalagi kemendikbud sudah ada beban tambahan dengan bergabung ristek ke dalam tubuh Kemendikbud,” katanya, Senin (14/6/2021). Baca juga: Beban Kerja Bertambah, Pengamat Nilai Nadiem Makarim Butuh Wakil Menteri

Politikus Gerindra ini menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 ini membuat dunia pendidikan tidak optimal lantaran harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga diperlukan terobosan -terobosan baru di dunia pendidikan. Apalagi di masa pandemi ini sektor pendidikan butuh banyak aksi-aksi nyata dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Ali Zamroni menambahkan, Kemendikbud Ristek seharusnya memiliki wakil menteri karena mengelola anggaran besar dan nasib pendidikan di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang anggarannya lebih kecil saja, memiliki wakil menteri. “Saya melihat beban Nadiem cukup berat, sehingga dibutuhkan wamen. Dengan anggaran Rp84 triliun saya melihat beban kerja kemendikbud begitu berat. Kemenparekraf yang anggarannya cuma Rp4,9 triliun saja ada wamennya,” tutupnya. Baca juga: Ristek Gabung ke Kemendikbud, Link and Match Jadi Tantangan

Sebelumnya, pengamat pendidikan dari Platform Indonesia untuk Jaringan Guru (Pijar Guru), Doni Koesoema menyebut tugas Nadiem bertambah setelah masuknya bidang riset dan teknologi ke kementeriannya. "Menurut saya Nadiem butuh wakil menteri karena tugasnya terlalu banyak dan luas," kata Doni.

Menurutnya, wakil menteri bisa jadi penyeimbang kekuasaan yang saat ini sepenuhnya di tangan Nadiem. Khususnya, dalam memimpin Kemendikbudristek. Wakil menteri bisa jadi mitra sekaligus pengawas Nadiem dalam mengambil kebijakan pendidikan. "Karena kalau tidak ada partner yang memiliki fungsi kritis bisa merugikan pendidikan di masa depan bila ada kesalahan mengambil keputusan," ungkapnya.

Suara serupa pernah diutarakan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho, sebelum Nadiem dilantik sebagai Mendikbudristek. Jamal menilai dengan adanya Wamen, pekerjaan Nadiem akan lebih ringan. Nadiem juga dapat berbagi fokus ketika mengambil satu kebijakan.

"Bisa sharing pengalaman, sharing autokritik, sharing kritik, saling diskusi, hasil diskusi diambil lalu dikeluarkan sebagai kebijakan akan lebih bagus," ujar Jamal, yang juga rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), beberapa waktu lalu.

Nadiem dipercaya memimpin Kemendikbudristek. Kementerian ini terbentuk setelah Presiden Joko Widodo memutuskan melebur Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Sementara, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya melekat dengan Kemenristek, resmi menjadi badan otonom.