Sembako Bakal Kena Pajak, Fadli Zon: Harus Ditolak, Rakyat Makin Susah

Kamis, 10 Juni 2021 - 14:11 WIB
loading...
Sembako Bakal Kena Pajak,...
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan menuai polemik.

Tidak sedikit kalangan yang merespons dengan menyatakan menolak rencana tersebut. Salah satunya anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon yang secara tegas menyuatakan rencana tersebut harus ditolak.

Menurut Fadli, rencana tersebut akan membuat hidup rakyat semakin susah. "Harus ditolak rencana pajak utk sembako, membuat hidup rakyat makin susah," katanya seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @fadlizon, Kamis 10/6/2021).Baca juga: Warga dan Pedagang di Tasikmalaya Tolak Rencana Pajak Sembako

Seperti diketahui polemik ini bermula dari rencana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok dan juga barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Hal tersebut tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengkritisi wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Menurutnya, wacana ini dinilai kontraproduktif bagi upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemik COVID-19.

“Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemik yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi,” tutur Fathan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 7 Juni 2021.
Baca juga: Komisi XI DPR Kritik Wacana Pajak Sembako
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Legislator PDIP Minta...
Legislator PDIP Minta Pemerintah Tinjau Lagi Rencana Pajak Sembako
Istana Ungkap Isi Pertemuan...
Istana Ungkap Isi Pertemuan 2 Jam Prabowo dan Megawati, Apa Saja?
Megawati Anggap Prabowo...
Megawati Anggap Prabowo Teman Lama, Bertemu Bahas Masalah Bangsa
Para Elite Gerindra...
Para Elite Gerindra Merapat ke Kediaman Prabowo, Bakal Rayakan HUT ke-18 Partai
Diaspora Indonesia Gelar...
Diaspora Indonesia Gelar Konser Kemanusiaan di London untuk Korban Banjir Sumatera
Dasco Sebut Thomas Djiwandono...
Dasco Sebut Thomas Djiwandono Ajukan Mundur dari Gerindra sejak Akhir Tahun Lalu
Indonesian Idol Raih...
Indonesian Idol Raih Penghargaan Bergengsi Kementerian Kebudayaan
Tes Calon Deputi Gubernur...
Tes Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Tegaskan telah Mundur dari Pengurus Gerindra
Kubu Raja Keraton Solo...
Kubu Raja Keraton Solo PB XIV Purbaya Keberatan Keputusan Menteri Kebudayaan
Rekomendasi
Perkuat Rupiah, BI dan...
Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS
Anomali Tiket Pesawat:...
Anomali Tiket Pesawat: Penerbangan Domestik Dipungut PPN, ke Luar Negeri Bebas Pajak
Perempuan Cantik Ini...
Perempuan Cantik Ini Tewas dalam Atraksi Lompat Jembatan 30 Meter karena Petugas Lupa Pasang Tali Pengaman
Berita Terkini
Kemenag Dukung MUI Desak...
Kemenag Dukung MUI Desak Aturan Tegas Jerat Pelaku LGBT
Budiman Sudjatmiko Tepis...
Budiman Sudjatmiko Tepis Usir Mahasiswa dari Forum Diskusi di Semarang
MUI Desak Hukuman Tegas...
MUI Desak Hukuman Tegas Bagi Pelaku dan Pengkampanye LGBT
Kemenhaj: 76.829 Jemaah...
Kemenhaj: 76.829 Jemaah Haji dari 195 Kloter Telah Tiba di Indonesia
Prabowo Bakal Hadiri...
Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan 17 Juni, Ini Kata Wamenlu
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Infografis
Gaji Ojol Dikaji Kemungkinan...
Gaji Ojol Dikaji Kemungkinan Bakal Kena Dipotong Tapera
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved