Penjelasan Mendagri tentang Pilpres 2024 Digelar 28 Februari
Rabu, 09 Juni 2021 - 21:36 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian angkat bicara soal munculnya tanggal 28 Februari sebagai waktu pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara soal munculnya tanggal 28 Februari sebagai waktu pelaksanaan pemilihan presiden ( Pilpres ) pada tahun 2024 mendatang. Dia menegaskan, tanggal tersebut belum menjadi keputusan final.
Baca juga: Komisi II DPR Tegaskan Pemilu 28 Februari 2024 Belum Final
Tito mengatakan, tanggal tersebut merupakan usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat, di tahun 2024 akan ada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan secara serentak.
Baca juga: Tok! Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada 27 November
Jika masih merujuk pada UU tentang pemilu sebelumnya, maka penyelenggaraan Pemilu 2024 digelar pada bulan April. Akan tetapi, kata dia, waktu tersebut dikhawatirkan akan mepet dengan jadwal pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada bulan November 2024.
Baca juga: PAN Minta KPU Susun Jadwal Pemilu Alternatif Selain Februari 2024
"Mereka lihat kalau April akan terjadi overlaping. Kita enggak tahu berapa pasangan calon, kalo ada putaran kedua, nanti akan tabrakan, overlaping, pekerjaan yang sangat berat sekali, Pilpres nya belum selesai, Pilkada nya sudah dimulai," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Oleh karena itu, kata dia, KPU berusaha mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Saat itu, lembaga penyelenggara berpendapat waktu yang tepat berada di antara bulan Januari, Februari, dan Maret.
"Nah kalo Januari problemnya anggaran, tahun anggaran biasanya belum cair itu. Maret itu ada bulan puasa, kalo dilaksanakan nanti kelelahan akan timbul dan lain-lain," ujarnya.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, akhirnya KPU menemukan waktu yang tepat dalam hal ini bulan Maret. Oleh karena itulah, muncul tanggal 28 Februari sebagai waktu yang dinilai baik untuk menggelar kontestasi politik lima tahunan tersebut.
"Tapi itu belum kesepakatan yah, KPU melakukan exercise sedang dinilai oleh pemerintah diwakili oleh kemendagri, kemudian Bawaslu dan Komisi 2 DPR. KPU menyampaikan tanggal 28 Februari, dengan alasan kesiapan anggaran sudah ada, kemudian dilaksanakan sebelum bulan Ramadan untuk menghindari kelelahan petugas," pungkasnya.
Baca juga: Komisi II DPR Tegaskan Pemilu 28 Februari 2024 Belum Final
Tito mengatakan, tanggal tersebut merupakan usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat, di tahun 2024 akan ada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan secara serentak.
Baca juga: Tok! Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada 27 November
Jika masih merujuk pada UU tentang pemilu sebelumnya, maka penyelenggaraan Pemilu 2024 digelar pada bulan April. Akan tetapi, kata dia, waktu tersebut dikhawatirkan akan mepet dengan jadwal pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada bulan November 2024.
Baca juga: PAN Minta KPU Susun Jadwal Pemilu Alternatif Selain Februari 2024
"Mereka lihat kalau April akan terjadi overlaping. Kita enggak tahu berapa pasangan calon, kalo ada putaran kedua, nanti akan tabrakan, overlaping, pekerjaan yang sangat berat sekali, Pilpres nya belum selesai, Pilkada nya sudah dimulai," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Oleh karena itu, kata dia, KPU berusaha mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Saat itu, lembaga penyelenggara berpendapat waktu yang tepat berada di antara bulan Januari, Februari, dan Maret.
"Nah kalo Januari problemnya anggaran, tahun anggaran biasanya belum cair itu. Maret itu ada bulan puasa, kalo dilaksanakan nanti kelelahan akan timbul dan lain-lain," ujarnya.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, akhirnya KPU menemukan waktu yang tepat dalam hal ini bulan Maret. Oleh karena itulah, muncul tanggal 28 Februari sebagai waktu yang dinilai baik untuk menggelar kontestasi politik lima tahunan tersebut.
"Tapi itu belum kesepakatan yah, KPU melakukan exercise sedang dinilai oleh pemerintah diwakili oleh kemendagri, kemudian Bawaslu dan Komisi 2 DPR. KPU menyampaikan tanggal 28 Februari, dengan alasan kesiapan anggaran sudah ada, kemudian dilaksanakan sebelum bulan Ramadan untuk menghindari kelelahan petugas," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
