TWK Pegawai KPK, Menkumham: Daripada Ribut, Diuji Saja di Pengadilan
Rabu, 09 Juni 2021 - 20:05 WIB
loading...
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengenai polemik Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Polemik TWK, Komnas HAM Layangkan Panggilan Kedua kepada Firli Bahuri Cs
Yasonna menjelaskan, PNS itu memang harus menjalani TWK, tetapi dalam bentuk tes kompetensi dasar. Dalam tes itu, ada tes intelijen umum, TWK dan tes karaketristik. Namun, karena pegawai KPK ini CPNS saja sehingga ini sesuatu yang baru.
Baca juga: Kata Pakar soal Poin Krusial dan Dampak Polemik TWK Pegawai KPK
"Hanya kan mereka baru CPNS. Kalau yang sudah peralihan, kan ini kan yang dilakukan KPK bersama BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu kan mandat undang-undang pak, mandat undang-undang (UU KPK 19/2019)," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2021).
Baca juga: Isi TWK Diduga Langgar HAM, Cukup Diuji lewat Analisis Semiotika
Namun, kata politikus PDIP ini, jika memang tidak sepakat dengan hal itu, dia mempersilakan untuk mengujinya di pengadilan, daripada berlarut-larut dalam perdebatan yang panjang.
"Kita ini negara hukum, uji di pengadilan saja daripada ribut politiknya capek. Diuji saja di pengadilan ya, itu menurut pikiran saya pak," sarannya.
tetapi, Yasonna menambahkan, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada pihak terkait, karena TWK ini bukan bagian dari kewenangan dirinya sebagai Menkumham.
"Tapi namun demikian terserah saja, yang pasti saya tidak ikut-ikutan karena bukan kewenangan saya," tandas Yasonna.
Baca juga: Polemik TWK, Komnas HAM Layangkan Panggilan Kedua kepada Firli Bahuri Cs
Yasonna menjelaskan, PNS itu memang harus menjalani TWK, tetapi dalam bentuk tes kompetensi dasar. Dalam tes itu, ada tes intelijen umum, TWK dan tes karaketristik. Namun, karena pegawai KPK ini CPNS saja sehingga ini sesuatu yang baru.
Baca juga: Kata Pakar soal Poin Krusial dan Dampak Polemik TWK Pegawai KPK
"Hanya kan mereka baru CPNS. Kalau yang sudah peralihan, kan ini kan yang dilakukan KPK bersama BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu kan mandat undang-undang pak, mandat undang-undang (UU KPK 19/2019)," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2021).
Baca juga: Isi TWK Diduga Langgar HAM, Cukup Diuji lewat Analisis Semiotika
Namun, kata politikus PDIP ini, jika memang tidak sepakat dengan hal itu, dia mempersilakan untuk mengujinya di pengadilan, daripada berlarut-larut dalam perdebatan yang panjang.
"Kita ini negara hukum, uji di pengadilan saja daripada ribut politiknya capek. Diuji saja di pengadilan ya, itu menurut pikiran saya pak," sarannya.
tetapi, Yasonna menambahkan, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada pihak terkait, karena TWK ini bukan bagian dari kewenangan dirinya sebagai Menkumham.
"Tapi namun demikian terserah saja, yang pasti saya tidak ikut-ikutan karena bukan kewenangan saya," tandas Yasonna.
(maf)
Lihat Juga :
