Amnesty Internasional Sebut TKW Mirip Lipsus Orde Baru, Bakal Merembet ke Lembaga Lain
Selasa, 08 Juni 2021 - 14:46 WIB
loading...
Usman Hamid mengatakan kesamaan TWK dengan litsus Orde Baru yaitu bertujuan menyingkirkan individu yang berbeda pendapat dengan rezim pemerintahan. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pihak menilai Tes wawasan kebangsaan (TKW) sebagai bentuk anyar penelitian khusus di masa pemerintahan Orde Baru. Bila litsus menyasar orang-orang yang dianggap berbau PKI atau sebut saja ekstrem kiri, maka TKW menyasar kelompok ekstrem kanan. Mereka adalah orang-orang yang dianggap radikal dalam agama.
Baik TKW maupun litsus sama-sama menggunakan tafsir tunggal Pancasila sebagai alat. Padahal, tujuannya jelas yaitu menyingkirkan mereka vokal dan kritis, bahkan berpotensi kritis.
Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid berpendapat kesamaan TWK dengan litsus pada masa Orde Baru yaitu bertujuan menyingkirkan individu yang memiliki perbedaan pendapat dengan rezim pemerintahan. Orang yang memiliki perbedaan pandangan, gagasan, agama dan idiologi akan disingkirkan.
Baca juga: Komnas HAM: Jangan Salahkan Kami Kalau Buat Kesimpulan Tanpa Keterangan KPK
"TWK ini seperti lipsus pada masa Orde Baru. TWK dan lipsus sama, melakukan pemberhentian kerja karena perbedaan pandangan pandangan atau agama," kata aktivis yang juga menjadi Ketua Dewan Pengurus lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI), dalam diskusi virtual, Selasa (8/7/2021).
Usman mengaku bukan sedang menyalahkan Orde Baru. Dia hanya menjelaskan rezim saat ini menggunakan cara yang sama dengan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan.
"Kita tidak sedang tidak menyalahkan orde baru. Kita sedang mempersoalkan pemerintahan saat ini yang menggunakan cara-cara orde baru yang menggunakan Pancasila sebagai senjata politik untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kekuasaan," jelasnya.
Baca juga: Usman Hamid: Melawan Korupsi dan Kedzaliman Wajib Dilindungi Bukan Disingkirkan
Usman menilai TWK yang saat ini merontokkan 51 orang terbaik di KPK tentu akan membahayakan. Dia menilai selain KPK sistem TWK juga akan menjangkiti lembaga-lembaga lainnya.
"Model TWK seperti ini adalah ciri khas seperti yang dilakukan oleh rezim otoriter ini kalau dibiarkan akan merenggut kemerdekaan sipil," pungkasnya.
Baik TKW maupun litsus sama-sama menggunakan tafsir tunggal Pancasila sebagai alat. Padahal, tujuannya jelas yaitu menyingkirkan mereka vokal dan kritis, bahkan berpotensi kritis.
Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid berpendapat kesamaan TWK dengan litsus pada masa Orde Baru yaitu bertujuan menyingkirkan individu yang memiliki perbedaan pendapat dengan rezim pemerintahan. Orang yang memiliki perbedaan pandangan, gagasan, agama dan idiologi akan disingkirkan.
Baca juga: Komnas HAM: Jangan Salahkan Kami Kalau Buat Kesimpulan Tanpa Keterangan KPK
"TWK ini seperti lipsus pada masa Orde Baru. TWK dan lipsus sama, melakukan pemberhentian kerja karena perbedaan pandangan pandangan atau agama," kata aktivis yang juga menjadi Ketua Dewan Pengurus lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI), dalam diskusi virtual, Selasa (8/7/2021).
Usman mengaku bukan sedang menyalahkan Orde Baru. Dia hanya menjelaskan rezim saat ini menggunakan cara yang sama dengan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan.
"Kita tidak sedang tidak menyalahkan orde baru. Kita sedang mempersoalkan pemerintahan saat ini yang menggunakan cara-cara orde baru yang menggunakan Pancasila sebagai senjata politik untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kekuasaan," jelasnya.
Baca juga: Usman Hamid: Melawan Korupsi dan Kedzaliman Wajib Dilindungi Bukan Disingkirkan
Usman menilai TWK yang saat ini merontokkan 51 orang terbaik di KPK tentu akan membahayakan. Dia menilai selain KPK sistem TWK juga akan menjangkiti lembaga-lembaga lainnya.
"Model TWK seperti ini adalah ciri khas seperti yang dilakukan oleh rezim otoriter ini kalau dibiarkan akan merenggut kemerdekaan sipil," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
