Sudahi Informasi Hoaks Seputar Pembatalan Haji

Selasa, 08 Juni 2021 - 05:51 WIB
loading...
A A A
Pada tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memang telah membatalkan lagi keberangkatan haji. Pilihan ini, seperti dikatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memang pahit, namun harus diambil. Soal pilihan ini dianggap tepat atau tidak memang itu debatable. Namun tentu langkah Kemenag tidak sembrono. Apalagi di belakang keputusan penting ini ada nasib jutaan calon jamaah haji, termasuk yang antreannya harus bertambah panjang.

Di luar persiapan seperti melakukan sejumlah skenario pemberangkatan, Kemenag sudah melakukan rapat rutin dengan DPR, MUI, tokoh masyarakat, asosiasi travel dan diplomasi kenegaraan sebelum mencetuskan pilihan ini. Dan ketika pilihan batal diambil, itu hakikatnya rumusan terbaik dari proses diskursif yang berjalan panjang. Dan, di atas segala alasan yang menyertainya, keselamatan jiwa calon jamaah haji kita adalah menjadi segalanya. Berangkat haji tentu tak sekadar bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan dari sisi syariat. Namun di dalamnya juga ada hal teknis yang tak bisa dianggap enteng. Apalagi, dengan waktu yang kian mepet saat ini. Mudarat paling ringan tentu menjadi pertimbangan utamanya.

Pilihan pahit itu juga tetap diambil termasuk jika dalam perkembangannya Saudi tetap memberikan kuota haji pada RI nanti. Minggu (6/6), Menteri Media Arab Saudi Majid Al-Qasabi sudah memberi kode bahwa dalam waktu dekat keputusan soal haji akan diambil. Merespons apapun kebijakan Saudi, kita harus berpikir luas. Jangan sampai demi membangun imej diri, ormas, atau kepentingan partai politiknya, orang seenaknya berkomentar dan menyebarkan informasi tanpa dasar jelas.

Saatnya, kini semua elemen bangsa untuk sejenak berpikir. Bahwa ada tujuan yang lebih mulia dan panjang di balik keputusan pemerintah. Toh, soal uang, baik itu terkait pengembalian ke jamaah dan pengelolaan setoran sudah ditegaskan aman seperti ditegaskan Menko PMK Muhadjir Effendy, Minggu (6/6).

Namun di balik semua ini, munculnya informasi tak valid in juga patut dijadikan evaluasi. Tak hanya pemerintah seperti Kemenag dan Kementerian Luar Negeri, tapi pihak terkait haji seperti DPR, BPKH, MUI, dan ormas harus memiliki tanggung jawab yang senapas. Sebab tak sekadar seksi dari sisi informasi, haji ini juga menyangkut nasib jutaan penduduk negeri.
(ynt)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Polri Tetapkan 13 Tersangka...
Polri Tetapkan 13 Tersangka Sepanjang 2026 Terkait Haji Ilegal
Biaya Haji 2026 Hanya...
Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR: Terlalu Kecil
Ingatkan Hati-Hati Kelola...
Ingatkan Hati-Hati Kelola Dana Haji, Gus Irfan Ungkap Potensi Kebocoran
Paparkan Keberhasilan...
Paparkan Keberhasilan Pengelolaan Dana Haji, Kepala BPKH: Perluas Investasi
Hadiri ISEF 2025, BPKH...
Hadiri ISEF 2025, BPKH Gelar Forum Pengelolaan Keuangan Haji Internasional
MUI Dukung Penguatan...
MUI Dukung Penguatan BPKH, Dana Haji Harus Dikelola Terpisah
3 Kali Coba Terobos...
3 Kali Coba Terobos Imigrasi, 13 Haji Nonprosedural Digagalkan di Bandara Kualanamu
Dana Haji Terus Bertumbuh,...
Dana Haji Terus Bertumbuh, BPKH Perluas Investasi dalam Ekosistem Haji Global
Tak Mampu Lunasi Biaya...
Tak Mampu Lunasi Biaya Haji, Warga Jombang 2 Tahun Gagal Berangkat ke Tanah Suci
Rekomendasi
Audi Nuvolari Supercar...
Audi Nuvolari Supercar Hybrid V8 dengan 987 HP, Penerus Spiritual R8
Hadiri Konsolidasi Nasional...
Hadiri Konsolidasi Nasional MBG, Ketum Garuda Komitmen Wujudkan Generasi Emas 2045
Kembalinya Jet Tempur...
Kembalinya Jet Tempur Dua Tempat Duduk di Era Perangan Modern
Berita Terkini
Alasan Prabowo Pilih...
Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang jadi Kepala BGN Gantikan Dadan Hindayana
Silmy Karim Tersangka...
Silmy Karim Tersangka Korupsi, Komisi III DPR: Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu
Hebat! Kota Semarang...
Hebat! Kota Semarang Raih Penghargaan Nasional Creative Financing, Bukti Inovasi Pemkot Hadirkan Pembangunan yang Berdampak
2 Wamen Kabinet Prabowo...
2 Wamen Kabinet Prabowo Terjerat Korupsi, Nomor 1 Divonis 4,5 Tahun Penjara
Perang Iran 2026: Ketika...
Perang Iran 2026: Ketika Diplomasi Berbicara dengan Bahasa Rudal
Prabowo akan Menerima...
Prabowo akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes pada 8 Juni 2026
Infografis
Kuota Haji 2026 Indonesia...
Kuota Haji 2026 Indonesia Per Provinsi, Berikut Daftarnya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved