Kursi Wakil Menteri Bertambah, Pengamat: Seharusnya Negara Berhemat

Dia mencontohkan, Kementerian BUMN yang mempunyai dua wamen, tapi kinerjanya biasa saja. Bahkan belakangan diketahui ada BUMN yang mengalami kerugian triliunan rupiah. Jadi, penambahan wakil menteri sengaja diberikan kepada relawan atau tim sukses yang belum kebagian jabatan. Mereka hanya untuk duduk manis menikmati kursi empuk, bukan untuk meningkatkan kinerja kementerian.

"Hal itu tentu bertentangan dengan ucapan yang sering dilontarkan Jokowi. Katanya, ia menginginkan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa," katanya.

Kalau hal itu benar diterapkan Jokowi, sambung dia, seharusnya semua menteri yang mendampinginya masuk kriteria luar biasa. Menteri seperti itu tentu tidak membutuhkan wamen. Apalagi di setiap kementerian sudah ada Sekjen dan Dirjen. Mereka dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri.

Karena itu, menurutnya, sesungguhnya secara fungsional jabatan wamen tidak diperlukan. Sekjen dan Dirjen dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan, kompetensi mereka bisa jadi lebih baik daripada wamen yang ditunjuk secara politis. Atas dasar itu, Jokowi sebaiknya meniadakan jabatan wamen, bukan malah menambah. Hal ini makin urgen mengingat keuangan negara yang sekarat. "Masalahnya, apakah Jokowi berani melakukan itu? Secara politis, Jokowi tentu enggan melakukannya."