Keluhkan Tata Kelola Sawit, POPSI Ngadu ke DPD RI
Jum'at, 04 Juni 2021 - 22:55 WIB
loading...
Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite III Silvana Murni saat menerima petani sawit yang tergabung dalam POPSI (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia), Kamis (3/6/2021) kemarin. Foto/SINDonews/Yan Yusuf
A
A
A
JAKARTA - Petani sawit yang tergabung dalam POPSI (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia) mengadu permasalahan para petani sawit di daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI , Kamis (3/6/2021) kemarin.
Di sana mereka mengeluhkan tata kelola sawit yang dinilai sangat tak menguntungkan. Hal ini terlihat karena petani sawit daerah yang mengelola hampir 43% perkebunan sawit dan telah berkontribusi bagi Rp300 triliun rupiah pendapatan nasional, malah tidak peroleh layanan serius oleh pemerintah. Baca juga: UE Akui Masalah Kelapa Sawit Hampir Rusak Hubungan dengan Indonesia
Birokratisasi pelayanan, minimnya program bagi daerah penghasil sawit dan badan dana sawit yang hanya berpihak bagi koorporasi besar menjadi masalah yang dihadapi petani sawit di DPD RI.
Mereka kemudian bertemu Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB).
Sementara dari POPSI dihadiri oleh Mansuetus Darto, Sekjen SPKS, Alvian Arahman-Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Hendra Purba-Direktur Eksekutif ASPEKPIR dan Sabarudin Sekretaris POPSI.
Dalam pengaduan di DPD-RI ini, Mansuetus Darto menjelaskan Pengelolaan kelapa sawit di Indonesia tidak adil dalam hal hubungan pusat dan daerah penghasil kelapa sawit. “Akibatnya petani sawit tidak memperoleh layanan yang memadai alias marjinal. Selain itu pemerintah daerah juga selalu di tekan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan banyak aturan di pusat mengatur daerah tapi tidak ada alokasi pendanaannya,” katanya.
Akibatnya, pembangunan sawit berkelanjutan itu hanya di omongan saja tidak diimplementasikan. Padahal, Dana sawit banyak di pusat yang dikelola oleh BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan) tapi alokasinya tidak jelas dan mayoritas untuk subsidi Industri Biodiesel.
Sementara itu, Ir Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina POPSI mengatakan bahwa saat ini petani sawit melalui POPSI mendukung ISPO sesuai dengan Pepres 44 tahun 2020. Dengan, empat tahun lagi petani di wajibkan untuk mengikuti ISPO untuk itu pemerintah daerah dan pusat harus segera all out untuk melakukan pembinaan, di sini sangat di butuhkan dukungan DPD RI agar di sampaikan kepada pemrintah pusat dan daerah.
Selain itu, mereka memendang perlunya ada revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan karena belum memasukkan sawit di dalamnya padahal perikanan dan kehutanan yang nilai devisanya kecil sudah masuk.
Rencananya, DPD RI akan memanggil pihak terkait dan menyurati Presiden Jokow Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan bahwa dia sudah berkunjung ke-22 provinsi daerah penghasil sawit dan sudah melakukan beberapa pertemuan dengan gubernur penghasil kelapa sawit.
“Kami sudah menyurati presiden dan dengan hadirnya petani sawit yang tergabung dalam POPSI ini akan membuat kerja DPD makin semangat dan segera kami panggil pihak-pihak terkait,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Silvana Murni, Anggota DPD RI. Ia sangat heran dengan program biodiesel B30 yang saat ini dijalankan namun tidak melibatkan BUMN, seharusnya program ini menjadi momentum memperkuat PTPN sebagai BUMN perkebunan. Baca juga: Ketua DPD RI Ajak Rakyat Jadikan Hari Lahir Pancasila Momen Bersatu dan Jaga Kerukunan
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan perlunya pengawasan kepada Lembaga BPDPKS agar Lembaga ini berjalan sesuai dengan cita-cita awal untuk mendukung petani sawit, selain itu juga saat ini DPD RI bersama dengan gubernur sementara membicarakan agar ada dana perimbangan yang adil antara pusat dan daerah di sektor sawit.
Di sana mereka mengeluhkan tata kelola sawit yang dinilai sangat tak menguntungkan. Hal ini terlihat karena petani sawit daerah yang mengelola hampir 43% perkebunan sawit dan telah berkontribusi bagi Rp300 triliun rupiah pendapatan nasional, malah tidak peroleh layanan serius oleh pemerintah. Baca juga: UE Akui Masalah Kelapa Sawit Hampir Rusak Hubungan dengan Indonesia
Birokratisasi pelayanan, minimnya program bagi daerah penghasil sawit dan badan dana sawit yang hanya berpihak bagi koorporasi besar menjadi masalah yang dihadapi petani sawit di DPD RI.
Mereka kemudian bertemu Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB).
Sementara dari POPSI dihadiri oleh Mansuetus Darto, Sekjen SPKS, Alvian Arahman-Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Hendra Purba-Direktur Eksekutif ASPEKPIR dan Sabarudin Sekretaris POPSI.
Dalam pengaduan di DPD-RI ini, Mansuetus Darto menjelaskan Pengelolaan kelapa sawit di Indonesia tidak adil dalam hal hubungan pusat dan daerah penghasil kelapa sawit. “Akibatnya petani sawit tidak memperoleh layanan yang memadai alias marjinal. Selain itu pemerintah daerah juga selalu di tekan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan banyak aturan di pusat mengatur daerah tapi tidak ada alokasi pendanaannya,” katanya.
Akibatnya, pembangunan sawit berkelanjutan itu hanya di omongan saja tidak diimplementasikan. Padahal, Dana sawit banyak di pusat yang dikelola oleh BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan) tapi alokasinya tidak jelas dan mayoritas untuk subsidi Industri Biodiesel.
Sementara itu, Ir Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina POPSI mengatakan bahwa saat ini petani sawit melalui POPSI mendukung ISPO sesuai dengan Pepres 44 tahun 2020. Dengan, empat tahun lagi petani di wajibkan untuk mengikuti ISPO untuk itu pemerintah daerah dan pusat harus segera all out untuk melakukan pembinaan, di sini sangat di butuhkan dukungan DPD RI agar di sampaikan kepada pemrintah pusat dan daerah.
Selain itu, mereka memendang perlunya ada revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan karena belum memasukkan sawit di dalamnya padahal perikanan dan kehutanan yang nilai devisanya kecil sudah masuk.
Rencananya, DPD RI akan memanggil pihak terkait dan menyurati Presiden Jokow Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan bahwa dia sudah berkunjung ke-22 provinsi daerah penghasil sawit dan sudah melakukan beberapa pertemuan dengan gubernur penghasil kelapa sawit.
“Kami sudah menyurati presiden dan dengan hadirnya petani sawit yang tergabung dalam POPSI ini akan membuat kerja DPD makin semangat dan segera kami panggil pihak-pihak terkait,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Silvana Murni, Anggota DPD RI. Ia sangat heran dengan program biodiesel B30 yang saat ini dijalankan namun tidak melibatkan BUMN, seharusnya program ini menjadi momentum memperkuat PTPN sebagai BUMN perkebunan. Baca juga: Ketua DPD RI Ajak Rakyat Jadikan Hari Lahir Pancasila Momen Bersatu dan Jaga Kerukunan
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan perlunya pengawasan kepada Lembaga BPDPKS agar Lembaga ini berjalan sesuai dengan cita-cita awal untuk mendukung petani sawit, selain itu juga saat ini DPD RI bersama dengan gubernur sementara membicarakan agar ada dana perimbangan yang adil antara pusat dan daerah di sektor sawit.
(kri)
Lihat Juga :
