Waketum MUI Anwar Abbas Minta Arab Saudi Bersikap Tegas: Boleh Haji atau Tidak?
loading...
Waketum MUI Anwar Abbas. Foto/Istimewa/Tangkapan layar tvMu Channel
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta Pemerintah Arab Saudi bersikap jelas dan tegas terkait boleh tidaknya jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci tahun ini. Kemudian, Anwar meminta Pemerintah Arab Saudi juga menjelaskan berapa kuota haji 2021.
"Minta Pemerintah Saudi supaya bersikap jelas dan tegas mau membolehkan haji atau tidak dan akan membatasi jumlahnya atau tidak. Dan kalau dibatasi, berapa persen dari kuota yang ada selama ini. Waktu tinggal satu bulan, jadi sudah sangat sempit," kata Anwar Abbas kepada SINDOnews, Jumat (4/6/2021).
Diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Keputusan itu tertuang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji.
"Pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk membatalkan tentu terkait dengan tidak adanya kejelasan dari sikap Pemerintah Saudi," tutur Anwar Abbas.
Anwar pun menyesalkan ketidakjelasan Pemerintah Arab Saudi tersebut. "Itu yang kita sesalkan, sehingga membuat Pemerintah Indonesia mengalami dilema, diberangkatkan belum ada kejelasan dari Pemerintah Saudi, tidak diberangkatkan pemerintah juga tahu bahwa keinginan dari umat untuk bisa haji sangat besar," imbuhnya.
Sementara itu, Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Republik Indonesia Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi mengirimkan surat ke Ketua DPR RI Puan Maharani. Surat tertanggal 3 Juni 2021 itu tiba di DPR RI pagi tadi.
Dalam surat itu, disebutkan bahwa otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apa pun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jemaah haji Indonesia atau bagi para jemaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia.
Sehingga, dalam surat itu Essam Bin Ahmed membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini sekaligus membantah informasi yang menyebut adanya sebelas negara telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.
"Minta Pemerintah Saudi supaya bersikap jelas dan tegas mau membolehkan haji atau tidak dan akan membatasi jumlahnya atau tidak. Dan kalau dibatasi, berapa persen dari kuota yang ada selama ini. Waktu tinggal satu bulan, jadi sudah sangat sempit," kata Anwar Abbas kepada SINDOnews, Jumat (4/6/2021).
Diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Keputusan itu tertuang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji.
"Pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk membatalkan tentu terkait dengan tidak adanya kejelasan dari sikap Pemerintah Saudi," tutur Anwar Abbas.
Anwar pun menyesalkan ketidakjelasan Pemerintah Arab Saudi tersebut. "Itu yang kita sesalkan, sehingga membuat Pemerintah Indonesia mengalami dilema, diberangkatkan belum ada kejelasan dari Pemerintah Saudi, tidak diberangkatkan pemerintah juga tahu bahwa keinginan dari umat untuk bisa haji sangat besar," imbuhnya.
Sementara itu, Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Republik Indonesia Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi mengirimkan surat ke Ketua DPR RI Puan Maharani. Surat tertanggal 3 Juni 2021 itu tiba di DPR RI pagi tadi.
Dalam surat itu, disebutkan bahwa otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apa pun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jemaah haji Indonesia atau bagi para jemaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia.
Sehingga, dalam surat itu Essam Bin Ahmed membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini sekaligus membantah informasi yang menyebut adanya sebelas negara telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.
(zik)
Explore More