Krisis Angka Kelahiran Ancam Dunia
Jum'at, 04 Juni 2021 - 05:49 WIB
loading...
A
A
A
Dia menuturkan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum diarahkan untuk mencegah krisis tingkat kelahiran seperti yang dialami negara lain. Hal ini terjadi karena masih fokus kepada penurunan tingkat kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah mengangkat isu agar Indonesia mempertahankan tingkat kelahiran tertentu agar pertumbuhan penduduk Indonesia tidak negatif.
“BKKBN perlu mengembangkan kebijakan manajemen kependudukan termasuk kebijakan tingkat kelahiran penduduk atau suku bangsa yang hampir punah,” tandasnya.
Jauh dari Krisis
Pemerintah Indonesia menganggap ancaman krisis tingkat kelahiran masih cukup jauh.Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, selain masih cukup lama, untuk mengatasi ancaman itu pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah strategi.
“Jadi, tidak mungkin di Indonesia terjadi krisis kelahiran dalam waktu atau beberapa tahun lagi. Dalam waktu dekat tidak mungkin. Menurut prediksi saya, berdasarkan data yang ada, butuh 50 tahun lagi baru bisa terjadi krisis itu,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, jika terjadi krisis tingkat kelahiran, Indonesia tentu punya strategi menghadapinya. Namun, menurutnya, sekarang ini fokus Indonesia bukan ke krisis (tingkat) kelahiran. Fokus Indonesia saat ini justri lebih ke kualitas keluarga. Menurut Hasto, BKKBN saat ini berpikir tentang 5 juta orang yang melahirkan setiap tahun.
“Itu biar setelah melahirkan bisa ber-KB.Dengan KB itu tujuannya bukan untuk mereka tidak punya anak. Tujuannya agar jaraknya tiga tahun, biar berkualitas,” tegas Hasto.
Sedang Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, masih ada kebijakan kependudukan yang konsisten dan relevan dijalankan Indonesia sejak masa lalu hingga kini. Kebijakan tersebut yakni pemerintah Indonesia meminta agar keluarga-keluarga di Indonesia mengendalikan tingkat kelahiran anak-anaknya, maksimal/minimal dua anak dalam keluarga.
Maksud dari kebijakan dua anak cukup dalam keluarga, tutur pria yang karib disapa Melki ini, agar ibu-bapak dan keluarga besar bisa memastikan tumbuh kembang anak dan fokus dalam membangun keluarga yang sejahtera.
"Jadi kebijakan kita masih konsisten untuk dua anak cukup dan itu membantu tingkat kelahiran di Tanah Air," ungkap Melki.
Politikus Partai Golkar ini mengakui, China dan Jepang serta beberapa negara di Eropa memang saat ini terjadi krisis tingkat kelahiran. Krisis di sejumlah negara itu, menurut Melki, belum bisa dapat dipastikan apakah akan berimbas atau berdampak bagi Indonesia. Bagi Melki, perlu penelitian lebih lanjut lagi untuk bisa memastikan apakah tingkat krisis tingkat kelahiran di sejumlah negara apakah berdampak positif atau negatif terhadap Indonesia.
Menurut Melki, Indonesia seharusnya memanfaatkan bonus demografi, antara lain lewat program pemberdayaan terhadap kelompok anak-anak muda usia produktif yang akan meledak di 2036.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah mengangkat isu agar Indonesia mempertahankan tingkat kelahiran tertentu agar pertumbuhan penduduk Indonesia tidak negatif.
“BKKBN perlu mengembangkan kebijakan manajemen kependudukan termasuk kebijakan tingkat kelahiran penduduk atau suku bangsa yang hampir punah,” tandasnya.
Jauh dari Krisis
Pemerintah Indonesia menganggap ancaman krisis tingkat kelahiran masih cukup jauh.Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, selain masih cukup lama, untuk mengatasi ancaman itu pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah strategi.
“Jadi, tidak mungkin di Indonesia terjadi krisis kelahiran dalam waktu atau beberapa tahun lagi. Dalam waktu dekat tidak mungkin. Menurut prediksi saya, berdasarkan data yang ada, butuh 50 tahun lagi baru bisa terjadi krisis itu,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, jika terjadi krisis tingkat kelahiran, Indonesia tentu punya strategi menghadapinya. Namun, menurutnya, sekarang ini fokus Indonesia bukan ke krisis (tingkat) kelahiran. Fokus Indonesia saat ini justri lebih ke kualitas keluarga. Menurut Hasto, BKKBN saat ini berpikir tentang 5 juta orang yang melahirkan setiap tahun.
“Itu biar setelah melahirkan bisa ber-KB.Dengan KB itu tujuannya bukan untuk mereka tidak punya anak. Tujuannya agar jaraknya tiga tahun, biar berkualitas,” tegas Hasto.
Sedang Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, masih ada kebijakan kependudukan yang konsisten dan relevan dijalankan Indonesia sejak masa lalu hingga kini. Kebijakan tersebut yakni pemerintah Indonesia meminta agar keluarga-keluarga di Indonesia mengendalikan tingkat kelahiran anak-anaknya, maksimal/minimal dua anak dalam keluarga.
Maksud dari kebijakan dua anak cukup dalam keluarga, tutur pria yang karib disapa Melki ini, agar ibu-bapak dan keluarga besar bisa memastikan tumbuh kembang anak dan fokus dalam membangun keluarga yang sejahtera.
"Jadi kebijakan kita masih konsisten untuk dua anak cukup dan itu membantu tingkat kelahiran di Tanah Air," ungkap Melki.
Politikus Partai Golkar ini mengakui, China dan Jepang serta beberapa negara di Eropa memang saat ini terjadi krisis tingkat kelahiran. Krisis di sejumlah negara itu, menurut Melki, belum bisa dapat dipastikan apakah akan berimbas atau berdampak bagi Indonesia. Bagi Melki, perlu penelitian lebih lanjut lagi untuk bisa memastikan apakah tingkat krisis tingkat kelahiran di sejumlah negara apakah berdampak positif atau negatif terhadap Indonesia.
Menurut Melki, Indonesia seharusnya memanfaatkan bonus demografi, antara lain lewat program pemberdayaan terhadap kelompok anak-anak muda usia produktif yang akan meledak di 2036.
(ynt)
Lihat Juga :
