PP Muhammadiyah Sebut Pembatalan Pelaksanaan Haji Tak Melanggar Syariat
loading...
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti mengatakan pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji terkait ibadah haji 2021 yang batal. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi keputusan Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan pelaksanaan haji 2021 atau 1442 Hijriah. Pembatalan ibadah haji dinilai tidak melanggar syariat dan UU haji.
"Jika tidak memberangkatkan haji, pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (3/6/2021). Baca juga: Keputusan Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Haji Didukung Banyak Pihak
Pembatalan haji tahun 2021 dikatakan oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dengan berbagai pihak yang dituangkam dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.
Abdul Mu'ti menjelaskan perjalanan haji secara syariat dapat dilakukan jika perjalanan dan pelaksanaan para jamaah haji dipastikan dalam kondisi aman. Hal itu juga dituangkan dalam UU Haji.
"Secara syariat, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman. Sesuai UU Haji, penyelenggaraan haji juga disyaratkan adanya jaminan keamanan, keselamatan, dan ketertiban," jelasnya.
Dia meminta kepada umat Islam memahami langkah pemerintah membatalkan keberangkatan haji tahun ini. Upaya pemahaman kepada masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat.
“Umat Islam sebaiknya memahami kondisi yang belum aman. Di dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan jauh lebih utama dan hendaknya lebih diutamakan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan pembatalan pelaksanaan haji 2021 atau 1442 Hijriah. Keputusan tersebut itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.
Pertimbangan utama pembatalan yaitu karena masih melonjaknya kasus COVID-19 di sejumlah negara. Negara ingin memastikan keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
"Jika tidak memberangkatkan haji, pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (3/6/2021). Baca juga: Keputusan Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Haji Didukung Banyak Pihak
Pembatalan haji tahun 2021 dikatakan oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dengan berbagai pihak yang dituangkam dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.
Abdul Mu'ti menjelaskan perjalanan haji secara syariat dapat dilakukan jika perjalanan dan pelaksanaan para jamaah haji dipastikan dalam kondisi aman. Hal itu juga dituangkan dalam UU Haji.
"Secara syariat, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman. Sesuai UU Haji, penyelenggaraan haji juga disyaratkan adanya jaminan keamanan, keselamatan, dan ketertiban," jelasnya.
Dia meminta kepada umat Islam memahami langkah pemerintah membatalkan keberangkatan haji tahun ini. Upaya pemahaman kepada masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat.
“Umat Islam sebaiknya memahami kondisi yang belum aman. Di dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan jauh lebih utama dan hendaknya lebih diutamakan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan pembatalan pelaksanaan haji 2021 atau 1442 Hijriah. Keputusan tersebut itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.
Pertimbangan utama pembatalan yaitu karena masih melonjaknya kasus COVID-19 di sejumlah negara. Negara ingin memastikan keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
(kri)
Explore More