Bertemu Menteri LHK, Alok Sharma Apresiasi Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Selasa, 01 Juni 2021 - 20:12 WIB
loading...
Bertemu Menteri LHK, Alok Sharma Apresiasi Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Kesiapan Indonesia menjelang Konferensi Para Pihak/Conference of Parties (COP) ke-26 UNFCCC di Glasgow Inggris didiskusikan Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Kesiapan Indonesia menjelang perhelatan Konferensi Para Pihak/Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow Inggris didiskusikan Menteri LHK Siti Nurbaya pada pertemuan dengan Presiden COP-26 UNFCCC Alok Sharma di Jakarta, Senin 31 Mei 2021.

Baca juga: Gawat, Dunia Beresiko Mencapai Perubahan Iklim yang Lebih Cepat

Dalam pertemuan tersebut Siti menjelaskan, kesiapan Indonesia dalam menghadapi COP 26 yang persiapannya telah dilakukan anggota DELRI dalam diskusi-diskusi sejak 2020. Indonesia akan memberikan kontribusi terbaik untuk bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global.

Baca juga: Inggris Amankan Komitmen G7 Soal Perubahan Iklim dan Hentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Kata Siti, langkah-langkah Indonesia berkaitan dengan National Determination Contributions (NDC) Indonesia. Menteri Siti menegaskan, dalam penghitungan angka-angka emisi karbon dari segala sektor, maka pada tahun 2030 Indonesia pada sektor hutan sudah akan mencapai karbon netral, dan sudah dapat menyimpan karbon.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim, Lukisan Gua Berusia 45.000 Tahun di Sulawesi Rusak

"Pada tahun 2030 Indonesia menargetkan sudah bisa tercapai/netral, bahkan sudah bisa menyimpan carbon sebanyak 140 juta ton khusus dari sektor kehutanan," ujar Siti dalam pers rilis, Selasa (1/6/2021).

Namun demikian, Siti mengungkapkan, saat ini terus dihitung emisi karbon sektor energi. Di sektor energi ia menyebutkan relatif lebih berat, dalam arti terdapat kebutuhan akan investasi dan teknologi yang cukup besar serta dukungan kerjasama teknis internasional dan sektor swasta.

Secara khusus pada pertemuan di kabinet menurutnya, sudah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk sektor energi dapat disiapkan peta jalan atau roadmap untuk penurunan emisi dari batubara, yaitu untuk langkah-langkah pengaturan pabrik PLTU yang sudah tua dan dilihat misalnya dari hitungan-hitungan besarnya jumlah listrik dalam GWH yang akan terpengaruh dan harus dihitung dengan baik.

Menurut Siti, ada hak yang harus diperhatikan misalnya ketika sektor energi dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi oleh energi terbarukan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2237 seconds (10.55#12.26)