Pilpres 2024 Bisa Diikuti 5 Pasangan Capres-Cawapres
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya diikuti oleh sebanyak-banyaknya pasangan kandidat. Bila ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional, sebenarnya Pilpres 2024 bisa diikuti paling banyak lima pasangan calon.
"Kalau ditanya sebaiknya ya sebanyak-banyaknya, kalau kita lihat Presidential Threshold 20 persen, ya harusnya ada lima, itu sebaiknya. Tapi dengan komposisi kursi yang ada, kayaknya enggak mungkin itu lima, paling banyak empat pasangan calon," ujar Kunto kepada SINDOnews, Selasa (1/6/2021).
Namun, kata dia, kondisi kenyataan politik akan berbeda. Dia memberikan contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu sudah menyampaikan tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Dan itu sudah kelihatan, tapi kan ada skenario juga bagaimana misalnya kalau semua partai sudah mulai berkoalisi misalnya muncul koalisi partai Islam yang bisa lebih dari 27 persen kalau enggak salah," ujarnya.
Dia melanjutkan, jika koalisi Partai Politik Islam terbentuk, maka tersisa Partai NasDem, Demokrat, Golkar. Sementara Partai Gerindra mesra dengan PDIP.
"Misalnya dari situ kemudian muncul ya paling tidak kan tiga pasangan calon, partai Islam 1, kemudian entah Golkar dengan Demokrat, entah Golkar dengan NasDem, atau Gerindra dengan PDIP, jadi sangat mungkin tiga, jadi kalau dari kondisi politik sekarang sih masih memungkinkan 3 sampai 4," ungkapnya.
Menurut dia, sayang sekali jika Pilpres mendatang diikuti hanya dua pasangan calon. Karena, lanjut dia, tidak ada petahana atau incumbent di Pilpres 2024.
"Sehingga seharusnya putra putri terbaik yang diusung partai-partai politik ini enggak usah takut harusnya dengan banyak calon, kalaupun pertimbangannya adalah ya itu pemborosan, buang-buang waktu, sangat mungkin ada dua putaran, ya kita akan lebih pemborosan kalau akhirnya memilih calon pemimpin yang tidak tersaring dengan baik, itu kerugiannya justru lebih besar bagi bangsa ini daripada hanya sekadar dua putaran Pemilu," pungkasnya.
"Kalau ditanya sebaiknya ya sebanyak-banyaknya, kalau kita lihat Presidential Threshold 20 persen, ya harusnya ada lima, itu sebaiknya. Tapi dengan komposisi kursi yang ada, kayaknya enggak mungkin itu lima, paling banyak empat pasangan calon," ujar Kunto kepada SINDOnews, Selasa (1/6/2021).
Namun, kata dia, kondisi kenyataan politik akan berbeda. Dia memberikan contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu sudah menyampaikan tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Dan itu sudah kelihatan, tapi kan ada skenario juga bagaimana misalnya kalau semua partai sudah mulai berkoalisi misalnya muncul koalisi partai Islam yang bisa lebih dari 27 persen kalau enggak salah," ujarnya.
Dia melanjutkan, jika koalisi Partai Politik Islam terbentuk, maka tersisa Partai NasDem, Demokrat, Golkar. Sementara Partai Gerindra mesra dengan PDIP.
"Misalnya dari situ kemudian muncul ya paling tidak kan tiga pasangan calon, partai Islam 1, kemudian entah Golkar dengan Demokrat, entah Golkar dengan NasDem, atau Gerindra dengan PDIP, jadi sangat mungkin tiga, jadi kalau dari kondisi politik sekarang sih masih memungkinkan 3 sampai 4," ungkapnya.
Menurut dia, sayang sekali jika Pilpres mendatang diikuti hanya dua pasangan calon. Karena, lanjut dia, tidak ada petahana atau incumbent di Pilpres 2024.
"Sehingga seharusnya putra putri terbaik yang diusung partai-partai politik ini enggak usah takut harusnya dengan banyak calon, kalaupun pertimbangannya adalah ya itu pemborosan, buang-buang waktu, sangat mungkin ada dua putaran, ya kita akan lebih pemborosan kalau akhirnya memilih calon pemimpin yang tidak tersaring dengan baik, itu kerugiannya justru lebih besar bagi bangsa ini daripada hanya sekadar dua putaran Pemilu," pungkasnya.
(muh)