Anis Matta Nilai Reformasi Sistem Pertahanan Harus Dilakukan
loading...
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai reformasi sistem pertahanan harus dilakukan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai reformasi sistem pertahanan harus dilakukan. Sebab, perang masa depan bukan lagi perang secara fisik, melainkan perang sosial yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kemajuan teknologi, seperti pencurian data strategis.
"Yang menciptakan teknologi, Amerika Serikat juga tak luput dari pencurian data saat Pilpres lalu. Bahkan ilmuwan nuklir Iran, Fahrizadeh tahun lalu dibunuh, dan pemerintah Iran mengumumkan seluruh data nuklir mereka dicuri," katanya, Selasa (1/6/2021).
Beruntung, saat ini Indonesia saat ini tidak memiliki negara yang menjadi musuh secara spesifik, hanya sekadar korporasi-korporasi kecil yang pekerjaannya melakukan pencurian data untuk kepentingan pribadi, seperti pencurian 279 data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Tetapi supaya kita memandang persoalan ini, harus secara strategis dan bersikap jangka panjang karena pembobolan seperti ini, resiko permanen yang akan selalu ada. Sehingga kita perlu melakukan pendekatan baru dalam sistem dan strataegi pertahanan kita secara keseluruhan," tuturnya.
Menurutnya, jika tidak melakukan antisipasi dengan sistem dan strategi pertahanan baru, bukan mustahil pembobolan data yang lain terjadi, bisa data militer, kepolisian atau data strategis lainnya. "Kita belum kebayang saja, kalau data militer, kepolisian dan seterusnya. Ini semua bobol. Untungnya, kita juga tidak punya senjata nuklir, tiidak ada instalasi yang strategis banget, yang dicuri baru data BPJS," ujarnya.
Pemerintah pun diharapkannya bisa melakukan peramalan tren teknologi ke depan sejak sekarang, baik dari sudut pandang kehidupan sosial, ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Sehingga Indonesia memiliki independensi dalam sistem pertahanan, karena didukung teknologi terbaru.
"Kita pada satu kesimpulan mendudukkan masalah pembobolan data ini secara lebih komprehensif. Dan dari sisi pertahanann kita perlu merumuskan satu sistem dan strategi pertahanan baru, paling tidak Indonesia memiliki indepedensi dalam keamanan digitalnya," imbuhnya.
Maka itu, dia berharap regulasi yang dibuat bisa mencakup kemajuan teknologi saat ini dan masa depan. Sehingga saat muncul teknologi baru, regulasi yang ada bisa digunakan. "Kita di Partai Gelora ini ingin melemparkan isu ini supaya mengubah perbicangan publik kita dan berbicara dengan masalah serius seperti ini," ujarnya.
Dia menambahkan, regulasi mengenai keamanan nasional di era digital saat ini tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang maju sedemikian pesatnya. Sebab, begitu satu regulasi selesai, muncul teknologi baru yang juga membutuhkan regulasi, sehingga diperlukan reformasi secara keseluruhan dalam sistem pertahanan.
"Regulasi tidak pernah bisa mengikuti. Kita baru selesai dari regulasi, satu teknologi baru sudah lahir dan membutuhkan regulasi baru lagi. Ini yang saya maksud, kenapa kita membutuhkan reformasi dalam pertahanan secara keseluruhan," katanya.
"Yang menciptakan teknologi, Amerika Serikat juga tak luput dari pencurian data saat Pilpres lalu. Bahkan ilmuwan nuklir Iran, Fahrizadeh tahun lalu dibunuh, dan pemerintah Iran mengumumkan seluruh data nuklir mereka dicuri," katanya, Selasa (1/6/2021).
Beruntung, saat ini Indonesia saat ini tidak memiliki negara yang menjadi musuh secara spesifik, hanya sekadar korporasi-korporasi kecil yang pekerjaannya melakukan pencurian data untuk kepentingan pribadi, seperti pencurian 279 data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Tetapi supaya kita memandang persoalan ini, harus secara strategis dan bersikap jangka panjang karena pembobolan seperti ini, resiko permanen yang akan selalu ada. Sehingga kita perlu melakukan pendekatan baru dalam sistem dan strataegi pertahanan kita secara keseluruhan," tuturnya.
Menurutnya, jika tidak melakukan antisipasi dengan sistem dan strategi pertahanan baru, bukan mustahil pembobolan data yang lain terjadi, bisa data militer, kepolisian atau data strategis lainnya. "Kita belum kebayang saja, kalau data militer, kepolisian dan seterusnya. Ini semua bobol. Untungnya, kita juga tidak punya senjata nuklir, tiidak ada instalasi yang strategis banget, yang dicuri baru data BPJS," ujarnya.
Pemerintah pun diharapkannya bisa melakukan peramalan tren teknologi ke depan sejak sekarang, baik dari sudut pandang kehidupan sosial, ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Sehingga Indonesia memiliki independensi dalam sistem pertahanan, karena didukung teknologi terbaru.
"Kita pada satu kesimpulan mendudukkan masalah pembobolan data ini secara lebih komprehensif. Dan dari sisi pertahanann kita perlu merumuskan satu sistem dan strategi pertahanan baru, paling tidak Indonesia memiliki indepedensi dalam keamanan digitalnya," imbuhnya.
Maka itu, dia berharap regulasi yang dibuat bisa mencakup kemajuan teknologi saat ini dan masa depan. Sehingga saat muncul teknologi baru, regulasi yang ada bisa digunakan. "Kita di Partai Gelora ini ingin melemparkan isu ini supaya mengubah perbicangan publik kita dan berbicara dengan masalah serius seperti ini," ujarnya.
Dia menambahkan, regulasi mengenai keamanan nasional di era digital saat ini tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang maju sedemikian pesatnya. Sebab, begitu satu regulasi selesai, muncul teknologi baru yang juga membutuhkan regulasi, sehingga diperlukan reformasi secara keseluruhan dalam sistem pertahanan.
"Regulasi tidak pernah bisa mengikuti. Kita baru selesai dari regulasi, satu teknologi baru sudah lahir dan membutuhkan regulasi baru lagi. Ini yang saya maksud, kenapa kita membutuhkan reformasi dalam pertahanan secara keseluruhan," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
