Wamenhan Minta Rapat Pembahasan Renstra Pertahanan Digelar Tertutup
Senin, 31 Mei 2021 - 15:58 WIB
loading...
Wamenhan Letjen TNI M Herindra memohon agar rapat pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan dilakukan secara tertutup kepada Komisi I DPR. Foto/SINDOnews/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Pada Senin (31/5/2021) siang ini, Komisi I DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan ), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) guna membahas Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan , Minimum Essential Force (MEF) Tahap III tahun 2020-2024, isu Papua dan isu pertahanan lainnya.
Rapat itu sempat dibuka selama sekitar 9 menit, namun Wamenhan Letjen TNI M Herindra meminta agar pemerintah menutup rapat tersebut. Baca juga: Menhan Prabowo Dikabarkan Akan Borong Alutsista Rp1.760 Triliun
"Rapat hari ini dinyatakan dibuka dan bersifat terbuka kecuali nanti hal-hal yang mitra ingin disampaikan secara tertutup," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR selaku pimpinan rapat, Abdul Kharis Almasyhari di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Kemudian, Wamenhan memohon agar rapat itu dilakukan secara tertutup kepada Komisi I DPR. "Selamat Idul Fitri 1442 H, semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Pimpinan rapat, sebaiknya untuk rapat hari ini dilakasanakan secara atertutup kalau kami bisa memohon," pinta Herindra.
Namun, Kharis meminta agar setidaknya Wamenhan memaparkan hal-hal yang bisa disampaikan secara terbuka, baru kemudian disampaikan secara tertutup. "Ada yang bisa dijelaskan secara terbuka dulu, baru nanti sebagiannya tertutup?," tanya politikus PKS itu.
Namun, Wamenhan menegaskan bahwa ini menyangkut strategi pertahanan, sehingga tidak bisa dipaparkan secara terbuka. Kharis pun menanyakan persetujuan kawna-kawan Komisi I DPR agar rapat dilaksanakan secara tertutup.
Namun, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta agar hal yang bersifat tertutup baiknya dilaksanakan pada Rabu 2 Juni mendatang saat rapat dengan Menhan. Menurutnya, ini kepada taat azas saja karena Komisi I DPR tidak hanya mendengar penjelasan dari pihak-pihak saja tetapi juga perlu menanyakan dan mengambil keputusan politik.
"Kalau kita tanyakan Pak Wamen, susah juga posisinya. Kita harus mengambil keputusan politik di sini," kata Effendi.
Kemudian, Kharis menengahi bahwa bahan sudah disiapkan Wamenhan, jadi hal-hal yang tidak bisa dijawab pada hari ini bisa dilanjutkan lagi dalam Raker dengan Menhan Rabu besok. Sementara di sini ada KSAD, KSAU, KSAL dan Kabais sehingga bisa membantu menjawab dan mengurangi pembahasan pada Rabu besok. Baca juga: Legislator PDIP: Pengadaan Alutsista Baru Wacana, di mana Kerugian Negaranya?
"Hal yang tidak bisa dijawab Wamenhan, Kabais, bisa dijawab lagi ketika Pak Menhan dan Panglima hadir. Dengan demikian rapat akan kita selenggarakan secara tertutup, mohon pihak yang tidak semestinya ada di ruangan ini mohon meninggalkan ruangan," kata Kharis sembari menutup rapat.
Rapat itu sempat dibuka selama sekitar 9 menit, namun Wamenhan Letjen TNI M Herindra meminta agar pemerintah menutup rapat tersebut. Baca juga: Menhan Prabowo Dikabarkan Akan Borong Alutsista Rp1.760 Triliun
"Rapat hari ini dinyatakan dibuka dan bersifat terbuka kecuali nanti hal-hal yang mitra ingin disampaikan secara tertutup," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR selaku pimpinan rapat, Abdul Kharis Almasyhari di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Kemudian, Wamenhan memohon agar rapat itu dilakukan secara tertutup kepada Komisi I DPR. "Selamat Idul Fitri 1442 H, semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Pimpinan rapat, sebaiknya untuk rapat hari ini dilakasanakan secara atertutup kalau kami bisa memohon," pinta Herindra.
Namun, Kharis meminta agar setidaknya Wamenhan memaparkan hal-hal yang bisa disampaikan secara terbuka, baru kemudian disampaikan secara tertutup. "Ada yang bisa dijelaskan secara terbuka dulu, baru nanti sebagiannya tertutup?," tanya politikus PKS itu.
Namun, Wamenhan menegaskan bahwa ini menyangkut strategi pertahanan, sehingga tidak bisa dipaparkan secara terbuka. Kharis pun menanyakan persetujuan kawna-kawan Komisi I DPR agar rapat dilaksanakan secara tertutup.
Namun, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta agar hal yang bersifat tertutup baiknya dilaksanakan pada Rabu 2 Juni mendatang saat rapat dengan Menhan. Menurutnya, ini kepada taat azas saja karena Komisi I DPR tidak hanya mendengar penjelasan dari pihak-pihak saja tetapi juga perlu menanyakan dan mengambil keputusan politik.
"Kalau kita tanyakan Pak Wamen, susah juga posisinya. Kita harus mengambil keputusan politik di sini," kata Effendi.
Kemudian, Kharis menengahi bahwa bahan sudah disiapkan Wamenhan, jadi hal-hal yang tidak bisa dijawab pada hari ini bisa dilanjutkan lagi dalam Raker dengan Menhan Rabu besok. Sementara di sini ada KSAD, KSAU, KSAL dan Kabais sehingga bisa membantu menjawab dan mengurangi pembahasan pada Rabu besok. Baca juga: Legislator PDIP: Pengadaan Alutsista Baru Wacana, di mana Kerugian Negaranya?
"Hal yang tidak bisa dijawab Wamenhan, Kabais, bisa dijawab lagi ketika Pak Menhan dan Panglima hadir. Dengan demikian rapat akan kita selenggarakan secara tertutup, mohon pihak yang tidak semestinya ada di ruangan ini mohon meninggalkan ruangan," kata Kharis sembari menutup rapat.
(kri)
Lihat Juga :
