Bandingkan Era Orde Baru, Mahfud MD Sebut Korupsi Pasca Reformasi Meluas
Rabu, 26 Mei 2021 - 12:56 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Era pasca reformasi saat ini, korupsi sangat meluas dan perguruan tinggi menjadi salah satu terdakwa utamanya. Sebab para koruptor itu umumnya adalah lulusan perguruan tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD meminta para rektor perguruan tinggi ikut memperhatikan persoalan ini.
“Karena itu, rektor di perguruan tinggi, harus memperhatikan ini,” kata Menko Polhukam Mahfud MD saat memberi sambutan pada pelantikan Dr. Makmun Murad sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (25/5/21) seperti dalam keterangannya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2017, pihaknya sudah mengatakan korupsi era reformasi lebih meluas dari era Orde Baru. Zaman Orde Baru terjadi korupsi besar-besaran, tapi terkonsentasi dan diatur melalui jaringan korporatisme pemerintahan.
“Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini tak bisa dibantah, buktinya Orde Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya, ” tutur Mahfud.
Baca juga: Anies Baswedan-AHY Bisa Jadi Lawan Sepadan Prabowo-Puan di Pilpres 2024
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD meminta para rektor perguruan tinggi ikut memperhatikan persoalan ini.
“Karena itu, rektor di perguruan tinggi, harus memperhatikan ini,” kata Menko Polhukam Mahfud MD saat memberi sambutan pada pelantikan Dr. Makmun Murad sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (25/5/21) seperti dalam keterangannya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2017, pihaknya sudah mengatakan korupsi era reformasi lebih meluas dari era Orde Baru. Zaman Orde Baru terjadi korupsi besar-besaran, tapi terkonsentasi dan diatur melalui jaringan korporatisme pemerintahan.
“Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini tak bisa dibantah, buktinya Orde Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya, ” tutur Mahfud.
Baca juga: Anies Baswedan-AHY Bisa Jadi Lawan Sepadan Prabowo-Puan di Pilpres 2024
Lihat Juga :
