Sebut TWK Juga Dilakukan di Instansi Lain, Moeldoko: Kenapa yang di KPK Begitu Diributkan?
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang saat ini menjadi polemik harus dilihat sebagai bentuk penguatan kebangsaaan bagi pegawai pemerintah. Terlebih lagi Moeldoko menyebut bahwa tes semacam ini sudah berjalan di beberapa instansi.
"Tidak hanya ranah KPK saja tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga. sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN," kata Moeldoko dalam keterangan videonya, Rabu (26/5/2021).
Menurut Mooedoko, hal ini tidak perlu diributkan. Pasalnya, ketidaklulusan karena TWK juga teerjadi di instansi lain. "Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada ya. Begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan gitu?” tuturnya.
Mantan Panglima TNI ini menilai, ke depan dalam hal mekanisme tes harus dipastikan disusun dengan lebih baik. Dia pun mengusulkan agar melibatkan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. "KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia," ujarnya.
Selain itu, kata Moeldoko, juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap yang wawasan kebangsaannya masih kurang. "Yaitu melalui pendidikan kedinasan seperti yang diiinginkan Bapak Presiden karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu," pungkasnya.
"Tidak hanya ranah KPK saja tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga. sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN," kata Moeldoko dalam keterangan videonya, Rabu (26/5/2021).
Menurut Mooedoko, hal ini tidak perlu diributkan. Pasalnya, ketidaklulusan karena TWK juga teerjadi di instansi lain. "Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada ya. Begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan gitu?” tuturnya.
Mantan Panglima TNI ini menilai, ke depan dalam hal mekanisme tes harus dipastikan disusun dengan lebih baik. Dia pun mengusulkan agar melibatkan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. "KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia," ujarnya.
Selain itu, kata Moeldoko, juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap yang wawasan kebangsaannya masih kurang. "Yaitu melalui pendidikan kedinasan seperti yang diiinginkan Bapak Presiden karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
