Gubernur Lemhannas Minta Papua Tak Dijadikan Senjata dengan Besarkan Separatis
Kamis, 20 Mei 2021 - 13:31 WIB
loading...
Gubernur Lemhannas Agus Widjojo meminta semua pihak introspeksi terkait masalah Papua. Foto: MNC/Riezky Maulana
A
A
A
JAKARTA - Papua merupakan bagian dari Indonesia. Karena itu, sama sekali tidak ada pengecualian perlakuan pemerintahan Indonesia terhadap Papua, termasuk dalam hal pengawasan terhadap administrasi pembangunan dan anggaran keuangan.
"Sebagai mana persoalan apapun, harus ada instrospeksi timbal balik. Bahwa Papua itu tidak dikecualikan di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dalam hal ini dikendalilan pemerintah pusat," kata Gubernur Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/5/2021).
Baca juga: Densus 88 Bakal Dikerahkan ke Papua Barat, Australia: Itu Wewenang Indonesia
Menurutnya, hal-hal seperti itu harus disadari oleh seluruh pembangku kepentingan, baik di pusat maupun Papua. Dan, dia mengingatkan bahwa karakteristik Papua yang khas tidak ditunggangi.
"Jangan juga karena punya karakteristik khusus kemudian disandera, dan dijadikan kartu bahwa kami itu bisa loh membesarkan aspirasi separatis," ungkapnya.
Baca juga: Gubernur Lemhannas Sebut Pandemi Covid-19 Pengaruhi Lanskap Geopolitik di Dunia
Dia menekankan, harus ada kesadaran bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI dan semua fungsi pemerintahan berlaku sama bagi seluruh provinsi. Tanpa adanya suatu perbedaan.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan mengusut 10 kasus dugaan korupsi di Papua. Sebanyak 10 kasus dugaan korupsi terbesar sudah dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Sebagai mana persoalan apapun, harus ada instrospeksi timbal balik. Bahwa Papua itu tidak dikecualikan di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dalam hal ini dikendalilan pemerintah pusat," kata Gubernur Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/5/2021).
Baca juga: Densus 88 Bakal Dikerahkan ke Papua Barat, Australia: Itu Wewenang Indonesia
Menurutnya, hal-hal seperti itu harus disadari oleh seluruh pembangku kepentingan, baik di pusat maupun Papua. Dan, dia mengingatkan bahwa karakteristik Papua yang khas tidak ditunggangi.
"Jangan juga karena punya karakteristik khusus kemudian disandera, dan dijadikan kartu bahwa kami itu bisa loh membesarkan aspirasi separatis," ungkapnya.
Baca juga: Gubernur Lemhannas Sebut Pandemi Covid-19 Pengaruhi Lanskap Geopolitik di Dunia
Dia menekankan, harus ada kesadaran bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI dan semua fungsi pemerintahan berlaku sama bagi seluruh provinsi. Tanpa adanya suatu perbedaan.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan mengusut 10 kasus dugaan korupsi di Papua. Sebanyak 10 kasus dugaan korupsi terbesar sudah dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
(muh)
Lihat Juga :
