DPR Minta Masalah Palestina Tak Dipolitisasi ke Isu Agama
Rabu, 19 Mei 2021 - 04:21 WIB
loading...
Komisi I DPR meminta agar pemerintah proaktif menjelaslan ke publik bahwa tragedi di Palestina ini bukan isu agama. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Selasa (18/5/2021) kemarin, sejumlah anggota Komisi I DPR menangkap bahwa adanya upaya politisasi tragedi kemanusiaan di Palestina sebagai isu agama, yakni Islam dan non-Islam.
Untuk itu, Komisi I DPR meminta agar pemerintah proaktif menjelaslan ke publik bahwa tragedi di Palestina ini bukan isu agama. "Semakin hari situasinya semakin mencekam dan menakutkan. Mohon dijelaskan betul, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, karena isu ini kan dibawa ke arah isu agama seolah-olah ini adalah Islam dan non-Islam. Padahal semua juga mendukung kemerdekaan Palestina, agar tidak terjadi konflik antara kita dari persoalan orang lain," kata anggota Komisi I DPR, Taufiq R. Abdullah dalam RDP Panja Diplomasi Luar Negeri dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenlu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Baca juga: Kecam Serangan Israel, Tagar #worldstandwithpalestine Menggema di Twitter
Menurut Taufiq, hingga saat ini berbagai upaya diplomasi sudah dilakukan. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam telah sepakat untuk mengeluarkan Joint Statement atau pernyataan bersama terkait aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut. Bahkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) juga sempat menyampaikan kecaman keras terhadap seluruh tindakan yang dilakukan Israel dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada16 Mei lalu. Baca juga: Militer Israel Cegat Drone di Dekat Lembah Yordan, Gaza Terus Dibom
"Sikap pemerintah Indonesia saya apresiasi karena telah menyampaikan tiga hal yang sangat fundamental di forum OKI, yaitu soal kekompakan negara-negara OKI, kemudian tuntutan dimana semua negara OKI mengupayakan gencatan senjata, dan yang terakhir sangat penting bahwa OKI berkonsentrasi penuh memikirkan Palestina, saya setuju dan itu mewakili aspirasi bangsa," ungkap politikus PKB ini.
Senada, Anggota Komisi I DPR Rudianto Tjen juga menekankan bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina bukan hanya konflik agama, tetapi merupakan konflik kemanusiaan. Pihaknya mendorong pihak Kemenlu untuk mendengungkan hal tersebut dalam forum-forum pertemuan dunia yang membahas terkait penyelesaian konflik Palestina.
"Secara umum di daerah-daerah atau di Jakarta saja konflik Palestina ini dibawa seakan-akan perang agama, dibawa ke arah sana, sehingga penggalangannya seakan-akan diarahkan kepada agama tertentu untuk membantu Palestina, padahal seluruh rakyat Indonesia juga mendukung ini harus segera dihentikan. Jangan sampai ini mendorong perang saudara khususnya di Indonesia sendiri," papar politikus PDIP itu.
Kemudian, Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin juga mendorong pemerintah untuk terus-menerus memberi penjelasan kepada publik bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama. Pemerintah melalui Kemlu juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada publik terkait situasi sebenarnya di Palestina.
Untuk itu, Komisi I DPR meminta agar pemerintah proaktif menjelaslan ke publik bahwa tragedi di Palestina ini bukan isu agama. "Semakin hari situasinya semakin mencekam dan menakutkan. Mohon dijelaskan betul, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, karena isu ini kan dibawa ke arah isu agama seolah-olah ini adalah Islam dan non-Islam. Padahal semua juga mendukung kemerdekaan Palestina, agar tidak terjadi konflik antara kita dari persoalan orang lain," kata anggota Komisi I DPR, Taufiq R. Abdullah dalam RDP Panja Diplomasi Luar Negeri dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenlu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Baca juga: Kecam Serangan Israel, Tagar #worldstandwithpalestine Menggema di Twitter
Menurut Taufiq, hingga saat ini berbagai upaya diplomasi sudah dilakukan. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam telah sepakat untuk mengeluarkan Joint Statement atau pernyataan bersama terkait aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut. Bahkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) juga sempat menyampaikan kecaman keras terhadap seluruh tindakan yang dilakukan Israel dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada16 Mei lalu. Baca juga: Militer Israel Cegat Drone di Dekat Lembah Yordan, Gaza Terus Dibom
"Sikap pemerintah Indonesia saya apresiasi karena telah menyampaikan tiga hal yang sangat fundamental di forum OKI, yaitu soal kekompakan negara-negara OKI, kemudian tuntutan dimana semua negara OKI mengupayakan gencatan senjata, dan yang terakhir sangat penting bahwa OKI berkonsentrasi penuh memikirkan Palestina, saya setuju dan itu mewakili aspirasi bangsa," ungkap politikus PKB ini.
Senada, Anggota Komisi I DPR Rudianto Tjen juga menekankan bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina bukan hanya konflik agama, tetapi merupakan konflik kemanusiaan. Pihaknya mendorong pihak Kemenlu untuk mendengungkan hal tersebut dalam forum-forum pertemuan dunia yang membahas terkait penyelesaian konflik Palestina.
"Secara umum di daerah-daerah atau di Jakarta saja konflik Palestina ini dibawa seakan-akan perang agama, dibawa ke arah sana, sehingga penggalangannya seakan-akan diarahkan kepada agama tertentu untuk membantu Palestina, padahal seluruh rakyat Indonesia juga mendukung ini harus segera dihentikan. Jangan sampai ini mendorong perang saudara khususnya di Indonesia sendiri," papar politikus PDIP itu.
Kemudian, Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin juga mendorong pemerintah untuk terus-menerus memberi penjelasan kepada publik bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama. Pemerintah melalui Kemlu juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada publik terkait situasi sebenarnya di Palestina.
Lihat Juga :
