TKA China Terus Masuk Indonesia, DPR: Mengapa Pekerjaan yang Tersedia Tidak Diprioritaskan bagi WNI?

Senin, 17 Mei 2021 - 10:42 WIB
loading...
TKA China Terus Masuk...
WNA China saat tiba di Indonesia. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Pertaonan Daulay benar-benar menyayangkan pemberian izin masuknya WNA atau TKA China ke Indonesia di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti ini. Dia khawatir, kedatangan mereka berpotensi membawa virus Covid-19.

Belum lagi, kata Saleh, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia. Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan dan masa depan mereka masih belum jelas akibat pandemi.

"Mengapa pekerjaan yang tersedia tidak diprioritaskan bagi WNI? Apa sih jenis pekerjaan yang mesti membutuhkan TKA China? Kementerian Tenaga Kerja perlu terbuka terkait masalah ini," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (17/5/2021).



Selain itu, lanjut Saleh, jawaban Kementerian Perhubungan terkait kedatangan TKA China ini dinilai tidak tepat. Persoalannya bukanlah jenis pesawat yang mereka pakai. Tetapi, mengapa TKA asal China ini masih terus-terusan diperbolehkan masuk.

"Mau pakai pesawat reguler, pesawat carter, atau pesawat pribadi sekalipun tetap dipertanyakan masyarakat. Sebab, masyarakat berharap agar kedatangan TKA asal China ini dihentikan terlebih dahulu. Jika nanti pandemi ini telah berlalu, baru dipikirkan lagi. Adapun pekerjaan yang mungkin perlu dilanjutkan, bisa saja diberikan kepada pekerja lokal. Saya yakin, pekerja WNI bisa mengerjakannya," kata ketua Fraksi PAN itu.



Di sisi lain, Saleh melihat, sangat disayangkan, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Kata Saleh, semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang. Bahkan, sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan.

"Menurut saya, perlu dikalkulasi untung rugi menggunakan TKA ini di Indonesia. Sebab, sejauh ini, saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan negara. Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN," tutur Saleh.

Kalau kontribusinya tidak signifikan, kata Saleh, dihentikan saja sementara. "Ini demi keamanan warga masyarakat. Apalagi, belakangan ini peningkatan jumlah yang terpapar Covid-19 semakin tinggi," pungkas ketua DPP PAN itu.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ledakan Dahsyat Guncang...
Ledakan Dahsyat Guncang Pelabuhan Iran, Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban
Pimpinan Komisi VII...
Pimpinan Komisi VII Pertanyakan Sikap Kemenperin Tak Dukung Bali Bebas Sampah Plastik
Pengesahan RUU Perampasan...
Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi
29 WNI di Filipina Ditangkap...
29 WNI di Filipina Ditangkap terkait Judi Online, Dipulangkan ke Indonesia
Kronologi Imigrasi Tangkap...
Kronologi Imigrasi Tangkap 2 Buron asal China Pelaku Kejahatan Ekonomi
Demo Ricuh Pecah, Polisi...
Demo Ricuh Pecah, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi Tolak UU TNI
Demo Ricuh, Massa Aksi...
Demo Ricuh, Massa Aksi Tolak UU TNI Masuk ke Jalan Tol Depan Gedung DPR
Puan Tegaskan DPR Belum...
Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres RUU Polri
DPR Terima Surpres RUU...
DPR Terima Surpres RUU KUHAP
Rekomendasi
Penjelasan Ending Weak...
Penjelasan Ending Weak Hero Class 2, Apa yang Terjadi setelah Si-eun Melawan Baek-jin?
Kisah Perang Dahsyat...
Kisah Perang Dahsyat Mataram Gempur Blambangan dengan Mengerahkan Meriam Raksasa
Seorang Muslim Dibunuh...
Seorang Muslim Dibunuh Secara Brutal di Masjid Prancis dan Islam Dihina, Ini Respons Macron
Berita Terkini
Purnawirawan TNI Minta...
Purnawirawan TNI Minta Wapres Diganti, Golkar: Hingga saat Ini Gibran Tak Ada Pelanggaran
34 menit yang lalu
Kapal Patroli Bakamla...
Kapal Patroli Bakamla Gagalkan Penyelundupan Beras dan Gula Pasir dari Malaysia
35 menit yang lalu
Infrastruktur dan Pembiayaan
Infrastruktur dan Pembiayaan
1 jam yang lalu
Ada Produk Haram Berlabel...
Ada Produk Haram Berlabel Halal, MUI Dorong Tingkatkan Pengawasan
8 jam yang lalu
Ketum FSP-RTMM Dorong...
Ketum FSP-RTMM Dorong Gaungkan Lagi Gerakan Cinta Produk Indonesia
8 jam yang lalu
Anggota DPR Terkejut...
Anggota DPR Terkejut Penahanan Kades Kohod Ditangguhkan
9 jam yang lalu
Infografis
28 Negara yang Tidak...
28 Negara yang Tidak Mengakui Israel, Salah Satunya Indonesia
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved