Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Apakah Ikut Demo Tolak Firli Bahuri
Minggu, 16 Mei 2021 - 20:44 WIB
loading...
Pegawai KPK mengungkapkan ditanya apakah ikut demo menolak Firli Bahuri menjadi calon pimpinan KPK saat tes wawasan kebangsaan. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pertanyaan-pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk penyidik senior Novel Baswedan, tidak lolos proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tersebar ke ruang publik.
Salah satunya disampaikan staf Humas KPK, Tata Khoiriyah melalui akun resmi Twitternya, @tatakhoiriyah, Minggu (16/5/2021). Tata ini juga termasuk pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Dalam cuitannya, Tata menceritakan pengalaman rekan kerjanya, Benydictus saat mengikuti wawancara TWK yang konon dilakukan untuk pendalaman topik tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beny diwawancarai 2 orang yang enggan menyebut identitas dan asal instansinya.
Baca juga: Febri Diansyah Sebut Tes Wawasan Kebangsaan untuk Singkirkan 75 Pegawai KPK Terbaik
"Selama wawancara pertanyaan aneh yg paling diingat olehnya adl apakah suka nonton video porno? Apa pandangannya ttg free sex? Mohon bantuan tuips, barangkali ada yg paham konteks relasi 2 pertanyaan tsb dg pendalaman Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhinneka Tunggal Ika apa ya?," tulis Tata.
Yang tidak kalah aneh adalah Beny ditanya apakah mengikuti demo menolak Firli Bahuri menjadi calon pimpinan KPK. "Apa jawaban teman saya? Dia menjawab, iya pak saya ikut. Karena saat itu, posisinya sudah jelas ada putusan sidang etik terkait yg bersangkutan. Putusan sidang etik pun diumumkan oleh Pimpinan KPK saat itu, Pak Saut Situmorang," cuit Tata.
Selain Benydictus, Tata juga mengungkapkan pengalaman rekan kerja lainnya, Tri Artining Putri, pemilik akun Twitter @arti_put, dalam tes tersebut.
Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Sejumlah Pertanyaan Aneh dalam Tes Wawasan Kebangsaan
"Berbeda dg rekan saya satunya @arti_put, dia ditanya, gmn nih siap g jadi ASN, kan banyak aturan dan g bebas lho?! Puput menjawab, Lho di KPK juga banyak aturannya & g bebas. Mungkin bisa dijelaskan peraturan mana yg ada di ASN tapi g ada di KPK? Tapi tidak dijawab kembali," tulis Tata.
Ada pula pertanyaan lain yang ditujukan kepada Tri Artining Putri. "Pertanyaan lain yg ditanyakan ke
@arti_put: Q: kalau disuruh atasan utk berbohong gmn sikap kamu? A: Saya tdk mau pak. Kalau disuruh memilih, saya mending resign daripd disuruh bohong. Q: Oh ya, sebegitunya? A: Iya, pak. Saya segitunya. Saya g tahu kalau sikap bapak bgmn," cuit Tata lagi yang mengaku telah mendapatkan izin menceritakan pengalaman TWK dari dua rekannya tersebut.
Menurut Tata, tujuan mengungkapkan pengalaman mengikuti TWK adalah untuk memberikan gambaran bahwa ada beberapa ganjalan yang dirasakan. Selain itu, Tata juga mempertanyakan kelanjutan dari keluarnya SK hasil TWK.
"Karena posisinya digantung, disuruh menyerahkan tanggung jawab, tapi bukan diberhentikan? Apakah tidak lulusnya TWK ini akan bedampak secara hukum kepada status pegawai, kewajiban dan hak-haknya?," cuitnya.
Menurutnya, tujuan dari asesmen Tes Wawasan Kebangsaan adalah pemetaan kompetensi yang akan menjadi dasar untuk pembinaan pegawai. Hal ini Ini mengutip Pasal 31 Perka-BKN 26/2019. "Tapi kenapa justru diminta mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung?," katanya.
Salah satunya disampaikan staf Humas KPK, Tata Khoiriyah melalui akun resmi Twitternya, @tatakhoiriyah, Minggu (16/5/2021). Tata ini juga termasuk pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Dalam cuitannya, Tata menceritakan pengalaman rekan kerjanya, Benydictus saat mengikuti wawancara TWK yang konon dilakukan untuk pendalaman topik tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beny diwawancarai 2 orang yang enggan menyebut identitas dan asal instansinya.
Baca juga: Febri Diansyah Sebut Tes Wawasan Kebangsaan untuk Singkirkan 75 Pegawai KPK Terbaik
"Selama wawancara pertanyaan aneh yg paling diingat olehnya adl apakah suka nonton video porno? Apa pandangannya ttg free sex? Mohon bantuan tuips, barangkali ada yg paham konteks relasi 2 pertanyaan tsb dg pendalaman Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhinneka Tunggal Ika apa ya?," tulis Tata.
Yang tidak kalah aneh adalah Beny ditanya apakah mengikuti demo menolak Firli Bahuri menjadi calon pimpinan KPK. "Apa jawaban teman saya? Dia menjawab, iya pak saya ikut. Karena saat itu, posisinya sudah jelas ada putusan sidang etik terkait yg bersangkutan. Putusan sidang etik pun diumumkan oleh Pimpinan KPK saat itu, Pak Saut Situmorang," cuit Tata.
Selain Benydictus, Tata juga mengungkapkan pengalaman rekan kerja lainnya, Tri Artining Putri, pemilik akun Twitter @arti_put, dalam tes tersebut.
Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Sejumlah Pertanyaan Aneh dalam Tes Wawasan Kebangsaan
"Berbeda dg rekan saya satunya @arti_put, dia ditanya, gmn nih siap g jadi ASN, kan banyak aturan dan g bebas lho?! Puput menjawab, Lho di KPK juga banyak aturannya & g bebas. Mungkin bisa dijelaskan peraturan mana yg ada di ASN tapi g ada di KPK? Tapi tidak dijawab kembali," tulis Tata.
Ada pula pertanyaan lain yang ditujukan kepada Tri Artining Putri. "Pertanyaan lain yg ditanyakan ke
@arti_put: Q: kalau disuruh atasan utk berbohong gmn sikap kamu? A: Saya tdk mau pak. Kalau disuruh memilih, saya mending resign daripd disuruh bohong. Q: Oh ya, sebegitunya? A: Iya, pak. Saya segitunya. Saya g tahu kalau sikap bapak bgmn," cuit Tata lagi yang mengaku telah mendapatkan izin menceritakan pengalaman TWK dari dua rekannya tersebut.
Menurut Tata, tujuan mengungkapkan pengalaman mengikuti TWK adalah untuk memberikan gambaran bahwa ada beberapa ganjalan yang dirasakan. Selain itu, Tata juga mempertanyakan kelanjutan dari keluarnya SK hasil TWK.
"Karena posisinya digantung, disuruh menyerahkan tanggung jawab, tapi bukan diberhentikan? Apakah tidak lulusnya TWK ini akan bedampak secara hukum kepada status pegawai, kewajiban dan hak-haknya?," cuitnya.
Menurutnya, tujuan dari asesmen Tes Wawasan Kebangsaan adalah pemetaan kompetensi yang akan menjadi dasar untuk pembinaan pegawai. Hal ini Ini mengutip Pasal 31 Perka-BKN 26/2019. "Tapi kenapa justru diminta mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung?," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
