Muhaimin Iskandar Sebut Penutupan Sementara Ancol Terlambat dan Tak Tepat

loading...
Muhaimin Iskandar Sebut Penutupan Sementara Ancol Terlambat dan Tak Tepat
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Foto/ist
JAKARTA - Kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta, Jumat (14/5/2021), membeludak mencapai kisaran 39 ribu orang. Kerumunan wisatawan di Ancol dikhawatirkan bakal memicu terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.

Ancol pun sempat trending topic di twitter. Tidak sedikit warganet yang membandingkan kerumunan kunjungan wisatawan yang mandi di Pantai Ancol, mirip dengan yang dilakukan warga India saat melakukan ritual mandi di Sungai Gangga yang diduga menjadi pemicu terjadinya gelombang "tsunami" Covid-19.

Baca juga: Cak Imin Masih Kuat, Elite PKB Malu-Malu Singgung Muktamar Luar Biasa

Warganet semakin geram lantaran di satu sisi Pemprov DKI membuka Pantai Ancol untuk umum pada hari kedua Lebaran. Tetapi di sisi lain mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur.



Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Menurutnya, kebijakan membuka Pantai Ancol, jelas menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.

"Bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan? Pakai masker juga tidak mungkin. Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin," ujar Muhaimin Iskandar, Sabtu (15/5/2021).

Baca juga: Meski Ada Potensi Konflik, PKB di Era Cak Imin Tunjukkan Tren Positif

Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR ini meminta agar Pemprov DKI tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan. Di satu sisi ziarah kubur yang menjadi ritual umat muslim saat Lebaran dilarang dengan alasan mencegah penularan Covid-19 karena terjadi kerumunan massa, namun disisi lain wisata Ancol dibuka.

"Kalau hari ini akhirnya ditutup, ya saya rasa terlambat. Dan jangan penutupan sementara untuk hari ini saja. Keselamatan rakyat harus diprioritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," kata Ketua Umum DPP PKB ini.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top