Belajar dari GAM, Masalah Konflik Papua Diharapkan lewat Pendekatan Dialog
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui Konferensi Pers mengkategorikan KKB di Papua sebagai teroris. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui Konferensi Pers mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.
"Meminta kedua pihak, baik Polri-TNI dan KKB untuk menghentikan kontak senjata, demi menjaga keselamatan nyawa warga sipil yang tinggal di wilayah konflik," kata Kepala Departemen DPP GAMKI Bidang Pembangunan SDM Papua, Bernard Rumpeday, Sabtu (15/5/2021).
"Saat ini banyak warga, baik orang asli Papua dan pendatang di Intan Jaya, Puncak Ilaga, dan Ndugama yang telah mengungsi dan meninggalkan rumah mereka, karena khawatir dengan konflik senjata antara aparat keamanan dan KKB," tambahnya.
Bernard mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah pusat, terkhusus para pimpinan nasional dan elite di Jakarta untuk memperhatikan nasib warga sipil di wilayah konflik di Papua. Selain mereka rawan menjadi korban penembakan, mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di pengungsian mereka di hutan.
"Menyayangkan pernyataan beberapa pimpinan nasional yang terkesan tidak memahami konteks persoalan Papua dan tidak memiliki rasa empati kepada warga sipil yang berada di wilayah konflik," ucapnya.
"Sebagai contoh adalah pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta KKB Papua ditumpas habis dan menomorduakan Hak Asasi Manusia. Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR di berbagai kesempatan selalu mengatakan MPR adalah Rumah Kebangsaan Bersama guna merekatkan anak bangsa, namun beliau justru tidak ada membahas nasib pengungsi yang ada di wilayah konflik di Papua," sambungnya.
Gamki juga mengingatkan kepada Ketua MPR, untuk berkomunikasi lebih intens dengan anggota MPR yang berasal dari Tanah Papua seperti Yorrys Raweyai, Robert Kardinal, dan anggota MPR lainnya agar paham gambaran utuh persoalan Papua, sebelum mengambil sikap terkait penanganan persoalan Papua.
"Persoalan Papua harus diselesaikan dengan pendekatan kearifan lokal dan kemanusiaan. Penyelesaian dengan tindakan kekerasan hanya akan membuat konflik terjadi secara berlarut-larut," jelasnya.
"Meminta pemerintah, baik Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan kementerian lembaga lainnya untuk dapat mendengar persoalan Papua dari sumber-sumber yang objektif, terpercaya, dan memahami konteks Papua secara utuh sehingga dapat mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana," tutupnya.
"Meminta kedua pihak, baik Polri-TNI dan KKB untuk menghentikan kontak senjata, demi menjaga keselamatan nyawa warga sipil yang tinggal di wilayah konflik," kata Kepala Departemen DPP GAMKI Bidang Pembangunan SDM Papua, Bernard Rumpeday, Sabtu (15/5/2021).
"Saat ini banyak warga, baik orang asli Papua dan pendatang di Intan Jaya, Puncak Ilaga, dan Ndugama yang telah mengungsi dan meninggalkan rumah mereka, karena khawatir dengan konflik senjata antara aparat keamanan dan KKB," tambahnya.
Bernard mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah pusat, terkhusus para pimpinan nasional dan elite di Jakarta untuk memperhatikan nasib warga sipil di wilayah konflik di Papua. Selain mereka rawan menjadi korban penembakan, mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di pengungsian mereka di hutan.
"Menyayangkan pernyataan beberapa pimpinan nasional yang terkesan tidak memahami konteks persoalan Papua dan tidak memiliki rasa empati kepada warga sipil yang berada di wilayah konflik," ucapnya.
"Sebagai contoh adalah pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta KKB Papua ditumpas habis dan menomorduakan Hak Asasi Manusia. Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR di berbagai kesempatan selalu mengatakan MPR adalah Rumah Kebangsaan Bersama guna merekatkan anak bangsa, namun beliau justru tidak ada membahas nasib pengungsi yang ada di wilayah konflik di Papua," sambungnya.
Gamki juga mengingatkan kepada Ketua MPR, untuk berkomunikasi lebih intens dengan anggota MPR yang berasal dari Tanah Papua seperti Yorrys Raweyai, Robert Kardinal, dan anggota MPR lainnya agar paham gambaran utuh persoalan Papua, sebelum mengambil sikap terkait penanganan persoalan Papua.
"Persoalan Papua harus diselesaikan dengan pendekatan kearifan lokal dan kemanusiaan. Penyelesaian dengan tindakan kekerasan hanya akan membuat konflik terjadi secara berlarut-larut," jelasnya.
"Meminta pemerintah, baik Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan kementerian lembaga lainnya untuk dapat mendengar persoalan Papua dari sumber-sumber yang objektif, terpercaya, dan memahami konteks Papua secara utuh sehingga dapat mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
