Bela 75 Pegawai KPK, Busyro Muqoddas: Isu Radikalisme dan Taliban Mainan Imperium Buzzer

Minggu, 09 Mei 2021 - 05:44 WIB
loading...
Bela 75 Pegawai KPK,...
Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas membantah tudingan yang menyebut adanya radikalisme dan taliban di KPK sebagaimana yang ramai dibicarakan di media sosial. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah yang sekaligus mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas membantah tudingan yang menyebut adanya radikalisme dan taliban di KPK sebagaimana yang ramai dibicarakan di media sosial.

Busyro mengungkapkan delapan dari 75 pegawai yang tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama nonmuslim. Ia menyebut nama seperti penyidik Christian yang taat menjadi umat Kristiani, kemudian Kadek selaku jaksa juga taat sebagai umat Hindu. Baca juga: Febri: Upaya Menyingkirkan Novel Baswedan dari KPK Sudah Terjadi Berulang Kali

“Saya ingin menyampaikan menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu ada delapan pegawai KPK yang itu beragama Nasrani dan beragama Buddha,” ujar Busyro seperti dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Minggu (9/5/2021).

Menurut Busyro, berhembusnya isu radikalisme dan Taliban di tubuh KPK merupakan narasi yang dibuat-buat buzzer. Tudingan tanpa bukti yang kuat tersebut selain bertujuan melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen juga merupakan tindakan radikalisme politik.

“Isu taliban sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik. Radikalisme yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa,” tutur Busyro.

Busyro pun meminta dukungan dari masyarakat untuk 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan diisukan terancam dipecat. Ia mengajak masyarakat untuk menyelamatkan KPK dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga: Beredar Surat Diteken Firli Bahuri, 75 Pegawai KPK Diminta Lepas Tanggung Jawab

“Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipecat dengan dalih apa pun juga. Karena Tes Wawasan Kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis maupun metodologi,” kata Busyro.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah Dilimpahkan ke Polri, CBA: Percepat Penanganan
KPK Buka Peluang Panggil...
KPK Buka Peluang Panggil Menhut terkait Penerimaan Pelepasan HPT Bupati Kuansing
Lelang Jabatan Sekda,...
Lelang Jabatan Sekda, Bupati Kuansing Minta Mobil Land Cruiser
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
OTT Bupati Kuansing,...
OTT Bupati Kuansing, KPK Sita Pajero Sport dan Transaksi Cicilan Land Cruiser
KPK Ungkap Biro Jasa...
KPK Ungkap Biro Jasa Harus Setor Rp100 Ribu hingga Rp2,5 Juta untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA di Bali
Kasus Muara Enim, KPK:...
Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
Rumah Bupati Sugiri...
Rumah Bupati Sugiri Sancoko Digeledah, 3 Mobil Hardtop dan 1 Alphard Disita
Rekomendasi
Nonton Microdrama China...
Nonton Microdrama China V+Short Gentle Torment of Love, Simak Dulu Sinopsisnya!
Trump Klaim Iran Setujui...
Trump Klaim Iran Setujui Hampir Semua yang Diinginkan AS Selama Negosiasi
Lelah Terus Dihina,...
Lelah Terus Dihina, Elly Sugigi Rela Habiskan Rp100 Juta untuk Oplas Hidung dan Mata
Berita Terkini
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved