Jokowi Didesak Tunda Pengiriman Jamaah Haji Tahun 2020

Keempat, tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat dan tenaga kesahatan lainnya juga harus ditambah secara signifikan untuk menjaga kesehatan jemaah dan petugas. Padahal saat ini peran mereka tengah difokuskan untuk membantu menangani COVID-19 di dalam negeri yang masih fluktuatif, bahkan diprediksi setalah Lebaran akan ada lonjakan pasien positif COVID-19 yang signifikan akibat kurangnnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB.

"Bila tenaga kesehatan ditarik lebih banyak untuk mengawal penyelenggaraan haji di tanah suci maka tentu saja akan mengurangi pelayanan penanganan COVID-19 di Tanah Air," ujarnya.

Kelima, misi jamaah haji yang berjumlah 221 ribu orang dikhawatirkan berpotensi terinveksi selama prosesi haji menjadi cluster baru, baik selama proses di Tanah Air maupun di Tanah Suci karena berinteraksi dengan jutaan jamaah lainya dari berbagai negara sehingga manakala pulang ke Tanah Air sangat potensial menjadi cluster baru COVID-19, tentu saja semua pihak tidak menginginkan ini akan terjadi. (Baca juga: Gugus Tugas Apresiasi Langkah BPOM Siapkan Laboratorium untuk Uji COVID-19)

Terlebih terlebih 1% (sekitar 2 ribu orang) porsi jamaah diperuntukkan bagi jamaah usia lanjut usia (lansia) sehingga beresiko tinggi (risti) dan rentan mengalami gangguan kesehatan. "Masih ingat dalam ingatan publik salah satu cluster penyebaran COVID-19 Tanah Air berasal dari cluster acara jamaah tabligh di Kabupaten Gowa dimana puluhan ribu orang berkumpul mengabaikan PSBB. Sehingga dikhawatirkan Kloter (kelompok terbang) jamaah haji yang berasal dari berbagai daerah berubah menjadi Kelompok Terinfeksi," ucapnya.

Keenam, kesiapan mental dan fisik petugas haji (di luar petugas medis) karena kurikulumnya tidak disiapkan dan didesain sejak awal untuk menghadapi situasi seperti saat ini harus berjibaku menghadapi ‘musuh’ tak terlihat seperti wabah COVID-19 sehingga dikhawatirkan bisa berdampak pada pelayanan. "Sebab salah satu faktor penentu sukses tidaknya penyelenggaraan ibadah haji adalah kinerja para petugas di lapangan," katanya.

Ketujuh, Asrama Haji Pondok Gede yang selama ini berfungsi sebagai transit untuk keberangkatan dan menampung jamaah yang cukup besar saat ini diperuntukkan sebagai ‘rumah sakit’ sementara penanganan isolasi pasien COVID-19. Jika mencari alternatif tempat lain, sambung dia, akan menambah biaya ekstra yang cukup besar.

Kedelapan, kondisi Arab Saudi belum aman dan kondusif karena masih dikepung COVID-19. Berdasarkan data Worldometers, sampai 18 Mei 2020, sudah ada 57.345 kasus positif corona di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 320 jiwa meninggal dunia dan 28.748 pasien sembuh. Artinya, masih ada 28.277 pasien COVID-19 yang dirawat di Saudi.

"Arab Saudi saat ini berada di peringkat 15 dalam daftar negara yang memiliki jumlah pasien COVID-19 terbanyak di dunia. Pemerintah harus mencermati kondisi ini sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan," imbuhnya.

Dia mengatakan, beberapa waktu lalu, pemerintah menawarkan salah satu strategi dan skenario yang disampaikan oleh Kemenag jika haji tetap dilaksanakan dengan hanya akan mengirimkan setengah dari jatah kuota. Namun hal itu dinilai bukanlah solusi, jika dikalkulasi melalui skema ini berarti akan ada kurang lebih 110 ribu orang yang berangkat ke Tanah Suci dengan gelombang rombongan yang begitu besar tersebut jamaah dan petugas sangat berpotensi terinfeksi COVID-19.

Maka itu, kata dia, skenario tersebut sangat beresiko karena tidak ada bedanya dengan pengiriman sesuai kuota. Komnas Haji dan Umrah berharap pemerintah tidak memaksakan diri tetapi melihat secara objektif kondisi saat ini. (Baca juga: Masalah Penanganan COVID-19, Drajad Wibowo: Tidak Berdasarkan Sains)