Jokowi Didesak Tunda Pengiriman Jamaah Haji Tahun 2020

Jum'at, 22 Mei 2020 - 15:18 WIB
loading...
Jokowi Didesak Tunda...
Komnas Haji dan Umrah mendesak Presiden Jokowi untuk menunda pengiriman jamaah haji tahun 2020. Alasannya, demi keselamatan jiwa ratusan ribu jamaah dan ribuan petugas. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Komnas Haji dan Umrah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengiriman jamaah haji tahun 2020 . Alasannya, demi keselamatan jiwa ratusan ribu jamaah dan ribuan petugas.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengatakan sudah mendekati akhir Ramadhan atau akhir bulan Mei, pemerintah sampai saat ini belum juga memastikan kebijakan haji, apakah akan tetap memberangkatkan misi haji Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya atau menunda alias meniadakannya. (Baca juga: Mulai Hari Ini Pengendara Harus Punya SIKM untuk Bermobilitas di Jakarta)

Karena, Pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang sampai sekarang juga belum memastikan tentang kepastian penyelenggaraan musim haji 2020 yang sedianya akan digelar pada akhir Juli mendatang. Sedangkan jadwal pemberangkatan atau penerbangan kloter pertama jamaah haji Indonesia sudah harus take off 26 Juni 2020.

"Dengan waktu yang semakin mendesak dan mepet, membuat sejumlah pihak khususnya jemaah haji gelisah. Pemerintah Arab Saudi saat ini masih berjibaku melawan pandemi virus COVID-19 yang masih mewabah di negara tersebut," ujar Mustolih Siradj dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5/2020).

Dia menilai ketidakpastian tersebut berimbas kepada persiapan Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggara ibadah haji. Berbagai persiapan yang seharusnya telah selesai atau sudah dalam proses belum bisa dijalankan. Adapula yang sudah dijalankan tetapi tidak optimal sebagaimana dalam kondisi normal sebelum COVID-19 merebak.

"Sebut saja misalnya manasik (pelatihan tata cara ibadah) bagi jemaah, penyiapan dokumen paspor dan visa, koordinasi panitia pusat dan daerah dan pembekalan petugas menjadi tidak maksimal," katanya.

Bahkan, lanjut ke, untuk kontrak-kontrak pemenuhan berbagai kebutuhan di Arab Saudi seperti pemondokan, pengadaan katering dan transportasi belum bisa dijalankan. Musababnya Pemerintah Arab Saudi sendiri meminta semua negara pengirim misi haji untuk menunda kontrak-kontrak bisnis terkait agenda haji, maklumat tersebut sampai sekarang belum dicabut. "Padahal penyelenggaraan haji makin dekat dan sudah di depan mata," imbuhnya. (Baca juga: Gugus Tugas Apresiasi Langkah BPOM Siapkan Laboratorium untuk Uji COVID-19)

Dia menjelaskan bila ternyata penyelenggaran ibadah haji tetap dilaksanakan dikhawatirkan Kemenag tidak memiliki waktu yang cukup, sehingga persiapan tidak matang karena terburu-buru, hal mana bisa berakibat fatal karena layanan tidak optimal. "Dengan situasi tersebut maka sangat sulit mewujudkan kegiatan haji yang ideal," tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, merujuk pada jadwal penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, memasuki akhir Ramadhan biasanya berbagai persiapan kebutuhan dan keperluan yang fundamental biasanya sudah mampu diselesaikan oleh Kemenag, setelah Idul Fitri (Lebaran) tinggal malakukan finalisasi persiapan-persiapan teknis, petugas di negara Arab Saudi siap menyambut kedatangan jamaah.

"Karenanya, berdasarkan fakta-fakta itu, Komnas Haji dan Umrah mendorong agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama segera mengambil kebijakan tegas dengan menunda pengiriman misi haji Indonesia tahun 2020 karena pandemi COVID-19 yang masih menjadi gejala global dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, termasuk di Indonesia maupun di negara tuan rumah, Arab Saudi," bebernya.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pelunasan Ditutup, 163.523...
Pelunasan Ditutup, 163.523 Jemaah Reguler Lunasi Biaya Haji 2025
Muhammadiyah Dukung...
Muhammadiyah Dukung BP Haji Selenggarakan Haji Lebih Baik
Jokowi Bersedia Jadi...
Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara
BPKH Bersama BPS-BPIH...
BPKH Bersama BPS-BPIH Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Haji Indonesia
Kemenag-Garuda Teken...
Kemenag-Garuda Teken Kerja Sama Angkut 90.993 Jemaah Haji 2025
Prabowo Bangga Indonesia...
Prabowo Bangga Indonesia Pernah Dipimpin SBY dan Jokowi
BPKH Fasilitasi UMKM...
BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci
86.950 Jemaah Reguler...
86.950 Jemaah Reguler Telah Melunasi Biaya Haji, Pelunasan Dibuka hingga 14 Maret 2025
Ubedilah Badrun Sebut...
Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi
Rekomendasi
Raja Charles Nangis...
Raja Charles Nangis Dengar Pernyataan Pangeran William tentang Masa Depan Kerajaan
Kejari Muara Enim Geledah...
Kejari Muara Enim Geledah Kantor PMI terkait Dugaan Penyelewengan Dana Hibah
PDN Cikarang Molor Lagi!...
PDN Cikarang Molor Lagi! Ramadan Jadi Alasan Penundaan, Kapan Beroperasi?
Berita Terkini
7 Saksi Diperiksa Kejari...
7 Saksi Diperiksa Kejari Jakpus Terkait Kasus Dugaan Korupsi PDNS Komdigi
24 menit yang lalu
Effendi Gazali Anggap...
Effendi Gazali Anggap Kejagung Balikkan Stigma Penegakan Hukum No Viral No Justice
33 menit yang lalu
Menteri Hukum Tegaskan...
Menteri Hukum Tegaskan Bukan Keinginan Prabowo Percepat Pembahasan RUU TNI
58 menit yang lalu
Mahfud MD Nilai Revisi...
Mahfud MD Nilai Revisi UU TNI Tak Kembalikan Dwifungsi ABRI, Lebih Proporsional
1 jam yang lalu
Wamen Christina Ungkap...
Wamen Christina Ungkap Banyak Peluang Kerja Sektor Kesehatan di Luar Negeri
1 jam yang lalu
Dimutasi Jenderal Agus...
Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, 14 Perwira Tinggi Bersiap Tinggalkan TNI
1 jam yang lalu
Infografis
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan,...
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan, UU IKN Digugat Warga Dayak ke MK
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved