DPR Minta BKN Buka Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK
Rabu, 05 Mei 2021 - 10:23 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta BKN membuka hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu tidak lulusnya puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tes wawasan kebangsaan dalam rangkaian ujian alih status pegawai KPK menjadi ASN tengah disorot publik. Bahkan, nama Penyidik KPK Novel Baswedan pun dikabarkan menjadi salah satunya.
Merespons isu tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan dirinya sudah mengecek langsung ke KPK dan mendapatkan penjelasan dari KPK bahwa mereka sebagai lembaga negara semata-mata hanya menjalankan amanat Undang-Undang KPK. Baca juga: Eks Jubir KPK Febri Diansyah: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Ya Koruptor
“Saya sudah cek langsung ke KPK tentang hal ini, yang memang terus terang bila dilihat dari luar memang janggal. Namun setelah mendalami, saya rasa KPK dan pimpinan murni hanya menjalankan amanat undang-undang,” kata Sahroni saat dihubungi, Rabu (5/5/2021). Baca juga: Kepala BKN: Tes Pegawai KPK Beda dengan Seleksi CPNS
Sahroni menjelaskan, dalam menjalankan tes wawasan kebangsaan terhadap para pegawainya ini, KPK juga bekerja sama dengan lembaga negara lain. Dan KPK hanya menerima hasil penilaian saja. “Yang menjalankan tesnya pun bukan KPK, melainkan lembaga kepegawaian negara yakni BKN dengan bekerja sama dengan BIN, BAIS-TNI, BNPT, dan lain-lain. Dalam hal ini, KPK hanya menerima hasilnya saja. Apabila KPK tidak menjalankan mekanisme ini, ya artinya KPK melanggar UU, malah jadi kasus baru lagi,” terangnya.
Oleh karena itu, politikus Partai Nasdem ini menegaskan, apabila isu ini berdampak kepada kepercayaan publik terhadap kinerja KPK, maka sebaiknya BKN membuka hasil penilaian tes tersebut ke publik. “Kalau memang soal tes ini justru menimbulkan isu di masyarakat, maka kalau perlu kita minta saja ke BKN untuk membuka hasil penilaian para pegawai KPK tersebut secara terang benderang. Biar kita semua paham yang mana yang benar mana yang salah,” pungkas Sahroni.
Merespons isu tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan dirinya sudah mengecek langsung ke KPK dan mendapatkan penjelasan dari KPK bahwa mereka sebagai lembaga negara semata-mata hanya menjalankan amanat Undang-Undang KPK. Baca juga: Eks Jubir KPK Febri Diansyah: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Ya Koruptor
“Saya sudah cek langsung ke KPK tentang hal ini, yang memang terus terang bila dilihat dari luar memang janggal. Namun setelah mendalami, saya rasa KPK dan pimpinan murni hanya menjalankan amanat undang-undang,” kata Sahroni saat dihubungi, Rabu (5/5/2021). Baca juga: Kepala BKN: Tes Pegawai KPK Beda dengan Seleksi CPNS
Sahroni menjelaskan, dalam menjalankan tes wawasan kebangsaan terhadap para pegawainya ini, KPK juga bekerja sama dengan lembaga negara lain. Dan KPK hanya menerima hasil penilaian saja. “Yang menjalankan tesnya pun bukan KPK, melainkan lembaga kepegawaian negara yakni BKN dengan bekerja sama dengan BIN, BAIS-TNI, BNPT, dan lain-lain. Dalam hal ini, KPK hanya menerima hasilnya saja. Apabila KPK tidak menjalankan mekanisme ini, ya artinya KPK melanggar UU, malah jadi kasus baru lagi,” terangnya.
Oleh karena itu, politikus Partai Nasdem ini menegaskan, apabila isu ini berdampak kepada kepercayaan publik terhadap kinerja KPK, maka sebaiknya BKN membuka hasil penilaian tes tersebut ke publik. “Kalau memang soal tes ini justru menimbulkan isu di masyarakat, maka kalau perlu kita minta saja ke BKN untuk membuka hasil penilaian para pegawai KPK tersebut secara terang benderang. Biar kita semua paham yang mana yang benar mana yang salah,” pungkas Sahroni.
(cip)
Lihat Juga :
