Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, Begini Respons BKN
Rabu, 05 Mei 2021 - 08:00 WIB
loading...
Kepala BKN Bima Haria Wibisana enggan berkomentar terkait banyaknya pegawai KPK yang tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana enggan berkomentar terkait dengan kabar banyaknya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan. Dimana tes tersebut merupakan bagian dari proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
“Saya tidak bisa komen karena kewenangannya di KPK,” katanya saat dihubungi, Rabu (5/5/2021). Baca juga: Novel Baswedan Gagal Tes, DPR Tagih Penjelasan Proses Alih Status Pegawai KPK
Dia mengatakan BKN hanya menjadi salah satu lembaga assessment. Dimana soal lulus atau tidaknya ada di KPK. “Betul (kelulusan kewenangannya KPK). Tim asesmen hanya melaksanakan asesmen secara objektif, transparan dan akuntabel,” ujarnya. Baca juga: Tes Alih Status Pegawai KPK ke ASN Dinilai Jadi Alat Politik
Seperti diketahui pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara merupakan amanat dari perubahan UU KPK. Dimana secara rinci diatur dalam Peraturan KPK No.1/2021 pada Bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian. Dimana pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan BKN.
“Saya tidak bisa komen karena kewenangannya di KPK,” katanya saat dihubungi, Rabu (5/5/2021). Baca juga: Novel Baswedan Gagal Tes, DPR Tagih Penjelasan Proses Alih Status Pegawai KPK
Dia mengatakan BKN hanya menjadi salah satu lembaga assessment. Dimana soal lulus atau tidaknya ada di KPK. “Betul (kelulusan kewenangannya KPK). Tim asesmen hanya melaksanakan asesmen secara objektif, transparan dan akuntabel,” ujarnya. Baca juga: Tes Alih Status Pegawai KPK ke ASN Dinilai Jadi Alat Politik
Seperti diketahui pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara merupakan amanat dari perubahan UU KPK. Dimana secara rinci diatur dalam Peraturan KPK No.1/2021 pada Bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian. Dimana pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan BKN.
(cip)
Lihat Juga :
