Wawancara Tes ASN, Pegawai KPK Ditanyai soal Terorisme hingga UU ITE

JAKARTA - Pelaksanaan tes calon aparatur sipil negara (ASN) bagi para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangani langsung oleh asesor yang berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat pelaksanaan wawancara tatap muka.

"Jadi bukan hanya soal tes yang disusun sama BIN, BAIS TNI, dan BNPT seperti yang dibilang BKN, tapi asesor pewawancara pas waktu tes kedua yang wawancara itu asesornya dari orang BIN, BAIS TNI, dan BNPT," ujar seorang pegawai KPK kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (4/5/2021).

Seingat pegawai ini, secara umum untuk tes pertama yakni tertulis ada total 60 pertanyaan. Ada yang berupa pilihan ganda dan ada berbentuk esai. Ada juga pertanyaan tentang setuju atau tidak maupun bagaimana pandangan pegawai KPK yang mengikuti tes calon ASN tentang 20 pertanyaan seperti yang telah tersebar dan diberitakan di media massa.

"Ada tentang masa depan kita bagaimana nanti, terus juga pelaku penistaan agama, bangga jadi warga negara Indonesia, hubungan negara dengan demokrasi, sampai bagaimana kepercayaan kita. Ya kayak yang udah kesebar itu," tuturnya.

Pegawai lain KPK menuturkan, pertanyaan yang muncul saat tes tertulis lebih dielaborasikan dan dikembangkan saat pelaksanaan wawancara tatap muka dengan asesor pewawancara dari BIN, BAIS TNI, dan BNPT. Misalnya, dalam kaitan agama, negara, dan jihad. Satu pertanyaan yang disodorkan adalah ihwal perempuan berjilbab dan berpakaian gamis terduga teroris yang melakukan penyerangan terhadap polisi di area Mabes Polri pada Rabu, 31 Maret 2021.

"Ditanya juga selama kerja di KPK apa saja kegiatan keislaman yang diikuti. Terus juga ada saya ditanya tentang keluarga dan permasalahan di rumah tangga. Nah yang tentang keluarga ini, saya jadinya kayak curhat. He-he-he," ungkapnya.

Satu pegawai lain KPK mengungkapkan, pertanyaan yang cukup aneh juga terkait dengan China, LGBT, beberapa organisasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi terlarang atau organisasi teroris, hal-hal gaib, hingga apakah setuju atau tidak tentang pandangan bahwa UU ITE merupakan bentuk pengekangan hak-hak masyarakat berekspresi atau mengeluarkan pendapat. Pegawai ini mempertanyakan, apakah sejumlah pertanyaan yang aneh atau janggal tersebut diterapkan pula oleh BKN dan asesor pewawancara saat melakukan rekrutmen calon ASN di kementerian atau lembaga lain.

"Kebijakan pemerintah yang sering disorot masyarakat juga ditanyakan sih," katanya.