Pegawai yang Gagal Tes ASN Disarankan Bentuk Wadah Mantan Pegawai KPK

loading...
Pegawai yang Gagal Tes ASN Disarankan Bentuk Wadah Mantan Pegawai KPK
Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK sebagai syarat alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah satu kemungkinan hasilnya, pegawai yang lulus tes besar kemungkinan diangkat menjadi ASN.

Ahli komunikasi politik Emrus Sihombing ikut menyoroti kabar ini. Dia mengucapkan selamat bagi yang lulus. Sebaliknya, bagi yang tidak lulus, bisa jadi akan meninggalkan KPK.

"Saya ucapkan, selamat. Ada yang tidak lulus, yang bisa jadi segera hengkang dari KPK," kata Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (4/5/2021).

Menurut dia, siapa pun yang hengkang harus menerima dengan baik dan kesatria. Sebab, proses tet tersebut diselengarakan berdasarkan undang-undang. Semua pihak harus menerima, jika mereka benar-benar mengedepankan aturan.

Di satu sisi, kata dia, mereka yang keluar dari KPK karena tidak lolos tes, tentu jika merasa memiliki idealis dan integritas kukuh, menurut saya, bukan akhir pengabdian mereka memberantas dan mencegah perilaku koruptif di Tanah Air.Baca juga:Pegawai KPK Gagal Tes ASN, Bambang Widjojanto: Bagian Siasat Hancurkan KPK



Atas dasar pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa selama ini di KPK, kata dia, mereka harus membantu negara dan atau pemerintah untuk 'membersihkan' negeri ini dari perilaku koruptif dengan membentuk sebuah wadah, sebut saja misalnya, Wadah Mantan Pegawai (WMP) KPK, jadi ada diksi "mantan."

Dia mengatakan, perkumpulan ini sekaligus berfungsi semacam "check and balances" bagi Komisioner, Dewan Pengawas (Dewas) dan Wadah Pegawai (WP) KPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Saran saya agar semua komisioner, Dewas dan WK KPK terus melakukan 'pembersihan' dalam rangka pembenahan di internal KPK, termasuk menggali fakta, data dan bukti hukum terkait dengan para pegawai yang berintegritas rendah, seperti dugaan pencurian barang bukti itu, sehingga ke depan, tidak ada lagi pegawai KPK yang 'menari-nari' di atas penderitaan orang lain," tuturnya.Baca juga: Sikapi Postingan Fadjroel Rachman di Twitter, Fadli Zon Beri Komentar Menohok

Emrus juga berpendapat, materi tes wawasan kebangsaan biasanya antara lain menyangkut etika, moral dan mengukur perilaku keseharian, sehingga koesioner tes tersebut (bukan hasil test yang boleh jadi bersifat rahasia) bisa digunakan rujukan bagi KPK untuk perbaikan internal.

Bahkan lebih luas, kata dia, tes wawasan kebangsaan ini sangat produktif diterapkan kepada seluruh ASN di semua instansi negara dan pemerintah, termasuk kepada direksi, komisaris dan pegawai BUMN.



"Sebab, pernah diberitakan bahwa Menteri BUMN menerima data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menko Polhukam," katanya.

Dia menyarankan, setidaknya sekali dalam 10 tahun dilakukan tes wawasan kebangsaan kepada semua ASN dan seluruh pekerja di BUMN. "Selama kurun waktu 10 tahun, terbuka kemungkinan kualitas wawasan kebangsaan seorang ASN telah menurun, atau tidak berubah, atau malah meningkat," tandasnya.

Emrus berharap tes wawasan kebangsaan ini terus diselenggarakan secara periodik untuk memperkecil terpaparnya paham radikal dalam diri setiap individu ASN.
(dam)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top