Bikin Penasaran, Soal Ujian yang Bikin Banyak Pegawai KPK Tak Lolos ASN
Selasa, 04 Mei 2021 - 15:56 WIB
loading...
Kabar mengenai puluhan pegawai KPK tidak lolos ujian wawasan kebangsaan yang menjadi syarat menjadi ASN ramai di media sosial. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kabar mengenai puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lolos ujian wawasan kebangsaan yang menjadi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) ramai di media sosial.
Meskipun KPK belum mengumumkan tentang hasil ujian tersebut, kabar ini tetap ramai. Terlebih salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan juga dikabarkan tidak lolos. Berbagai spekulasi pun bermunculan menanggapi hal ini.
Melalui akun Twitternya, pengamat politik Hendri Satrio penasaran dengan soal ujian yang membuat banyak pegawai KPK tidak lolos ASN.
"Maaf, emang soal tes wawasan kebangsaan susah banget ya? Pengen tahu kayak apa soalnya? Kok bisa ada yang enggak lolos tes ini? Sesulit apa ya soalnya? (berusaha ngebayangin) #Hensat," cuit Hendri seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @satriohendri, Selasa (4/5/2021).
"Maaf lagi ya, misalnya ni ya, misalnya, Misalnya BPIP diuji juga wawasan kebangsaannya dengan ngerjain soal tes Kebangsaan calon ASN KPK, hasilnya apa Kira-kira? Asli, penasaran sama tingkat kesulitan soalnya," sambung Hendri.Baca juga: Pengumuman Hasil Tes Pegawai KPK Tunggu Putusan MK
Sebelumnya, sorotan terhadap tes wawasan kebangsaan yang diikuti pegawai KPK juga datang dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari.
Dia menilai ada sejumlah hal yang dinilai janggal dalam tes alih status pegawai KPK menjadi ASN itu. Feri Amsari mengungkapkan, yang pertama adanya beberapa pertanyaanyang nyeleneh seperti menyinggung FPI, ormas yang sudah dilarang pemerintah.
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah," ujar Feri dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).Baca juga: Ada Pertanyaan soal FPI dalam Tes Alih Status Pegawai KPK
Feri menegaskan bahwa pegawai KPK tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan dukungan terhadap program-program pemerintah.
"Mereka tidak boleh menunjukan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," jelasnya.
Meskipun KPK belum mengumumkan tentang hasil ujian tersebut, kabar ini tetap ramai. Terlebih salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan juga dikabarkan tidak lolos. Berbagai spekulasi pun bermunculan menanggapi hal ini.
Melalui akun Twitternya, pengamat politik Hendri Satrio penasaran dengan soal ujian yang membuat banyak pegawai KPK tidak lolos ASN.
"Maaf, emang soal tes wawasan kebangsaan susah banget ya? Pengen tahu kayak apa soalnya? Kok bisa ada yang enggak lolos tes ini? Sesulit apa ya soalnya? (berusaha ngebayangin) #Hensat," cuit Hendri seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @satriohendri, Selasa (4/5/2021).
"Maaf lagi ya, misalnya ni ya, misalnya, Misalnya BPIP diuji juga wawasan kebangsaannya dengan ngerjain soal tes Kebangsaan calon ASN KPK, hasilnya apa Kira-kira? Asli, penasaran sama tingkat kesulitan soalnya," sambung Hendri.Baca juga: Pengumuman Hasil Tes Pegawai KPK Tunggu Putusan MK
Sebelumnya, sorotan terhadap tes wawasan kebangsaan yang diikuti pegawai KPK juga datang dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari.
Dia menilai ada sejumlah hal yang dinilai janggal dalam tes alih status pegawai KPK menjadi ASN itu. Feri Amsari mengungkapkan, yang pertama adanya beberapa pertanyaanyang nyeleneh seperti menyinggung FPI, ormas yang sudah dilarang pemerintah.
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah," ujar Feri dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).Baca juga: Ada Pertanyaan soal FPI dalam Tes Alih Status Pegawai KPK
Feri menegaskan bahwa pegawai KPK tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan dukungan terhadap program-program pemerintah.
"Mereka tidak boleh menunjukan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," jelasnya.
(dam)
Lihat Juga :
