Mudik Dilarang, PKS: Beri Bansos untuk Pekerja Transportasi Umum
Senin, 03 Mei 2021 - 23:31 WIB
loading...
Suasana Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (30/4/2021). Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah memberikan bantuan sosial ( bansos ) bagi pekerja sektor transportasi yang terdampak larangan mudik. Pasalnya, larangan mudik dan pelarangan operasi semua sektor transportasi dalam waktu yang lama ini tentu berdampak bagi pekerja transportasi umum.
"Pemerintah tidak boleh memindahkan tanggung jawab pencegahan Covid-19 kepada mereka apalagi sampai menyebabkan mereka kehilangan pendapatan karena pelarangan mudik. Sebagai solusi, beri bansos untuk seluruh pekerja transportasi umum. Bantu mereka untuk tetap bisa merayakan Lebaran," Kata Sigit kepada wartawan, Senin (3/5/2021).
Untuk menutupi anggaran bansos bagi pekerja transportasi umum itu, Sigit menyarankan agar anggaran public service obligation (PSO) atau subsidi di sektor transportasi dialihkan untuk bansos khusus bagi pekerja transportasi umum, karena anggaran PSO untuk sektor transportasi yang sudah dianggarkan dalam APBN 2021.
Baca juga: Antisipasi Pemudik, Ribuan Personel Diturunkan Jaga Perbatasan di Sulsel
Menurut Sigit, jumlah PSO sektor transportasi yang mencapai sekitar Rp6 triliun bisa digunakan untuk membantu meringankan beban pekerja sektor transportasi akibat pelarangan mudik. Dalam APBN 2021, ada alokasi anggaran untuk PSO di semua sektor transportasi, bahkan juga disiapkan anggaran untuk subsidi multi modal di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dan anggarannya selalu naik, meski jumlah penumpang turun.
"Karena jumlah penumpang otomatis turun signifikan akibat larangan mudik, realokasikan saja anggaran PSO ini untuk bansos pekerja sektor transportasi. Apalagi sejak tahun 2020 sudah banyak yang dirumahkan. Ini pasti akan sangat membantu mereka," paparnya.
Baca juga: Patuh Larangan Mudik, Pelni Tak Jual Tiket Pelayaran di 6-17 Mei 2021
Seperti diketahui, dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,142 triliunan untuk sektor angkutan darat, sektor perhubungan udara sebesar Rp600 miliar, sektor angkutan KA sebesar Rp3,4 triliun, dan subsidi multi moda KSPN sebesar Rp1,3 triliun.
Sejak pandemi, BPS mencatat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling dalam dengan minus 15,04 persen sepanjang 2020. Sektor transportasi yang paling terpukul akibat pandemi adalah maskapai penerbangan yang anjlok cukup dalam yakni minus 53,8% di kuartal IV/2020 secara year on year (yoy). Disusul angkutan kereta api minus 45,5% dan angkutan sungai dan penyeberangan minus 12,2%.
"Pemerintah tidak boleh memindahkan tanggung jawab pencegahan Covid-19 kepada mereka apalagi sampai menyebabkan mereka kehilangan pendapatan karena pelarangan mudik. Sebagai solusi, beri bansos untuk seluruh pekerja transportasi umum. Bantu mereka untuk tetap bisa merayakan Lebaran," Kata Sigit kepada wartawan, Senin (3/5/2021).
Untuk menutupi anggaran bansos bagi pekerja transportasi umum itu, Sigit menyarankan agar anggaran public service obligation (PSO) atau subsidi di sektor transportasi dialihkan untuk bansos khusus bagi pekerja transportasi umum, karena anggaran PSO untuk sektor transportasi yang sudah dianggarkan dalam APBN 2021.
Baca juga: Antisipasi Pemudik, Ribuan Personel Diturunkan Jaga Perbatasan di Sulsel
Menurut Sigit, jumlah PSO sektor transportasi yang mencapai sekitar Rp6 triliun bisa digunakan untuk membantu meringankan beban pekerja sektor transportasi akibat pelarangan mudik. Dalam APBN 2021, ada alokasi anggaran untuk PSO di semua sektor transportasi, bahkan juga disiapkan anggaran untuk subsidi multi modal di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dan anggarannya selalu naik, meski jumlah penumpang turun.
"Karena jumlah penumpang otomatis turun signifikan akibat larangan mudik, realokasikan saja anggaran PSO ini untuk bansos pekerja sektor transportasi. Apalagi sejak tahun 2020 sudah banyak yang dirumahkan. Ini pasti akan sangat membantu mereka," paparnya.
Baca juga: Patuh Larangan Mudik, Pelni Tak Jual Tiket Pelayaran di 6-17 Mei 2021
Seperti diketahui, dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,142 triliunan untuk sektor angkutan darat, sektor perhubungan udara sebesar Rp600 miliar, sektor angkutan KA sebesar Rp3,4 triliun, dan subsidi multi moda KSPN sebesar Rp1,3 triliun.
Sejak pandemi, BPS mencatat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling dalam dengan minus 15,04 persen sepanjang 2020. Sektor transportasi yang paling terpukul akibat pandemi adalah maskapai penerbangan yang anjlok cukup dalam yakni minus 53,8% di kuartal IV/2020 secara year on year (yoy). Disusul angkutan kereta api minus 45,5% dan angkutan sungai dan penyeberangan minus 12,2%.
(zik)
Lihat Juga :
