KKB Papua Ditetapkan Jadi Teroris, Komnas HAM: Perpanjang Siklus Kekerasan

Senin, 03 Mei 2021 - 17:22 WIB
loading...
KKB Papua Ditetapkan...
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara angkat bicara soal ihwal keputusan pemerintah menyematkan teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Beka Ulung Hapsara angkat bicara soal ihwal keputusan pemerintah menyematkan teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurutnya, hal itu bukan jalan keluar yang tepat guna menyelesaikan masalah di Papua.

"Ini saya kira memperumit keadaan dan berpotensi menambah luas atau kemudian memperpanjang siklus kekerasan yang sampai saat ini tidak berhenti," kata Beka dalam acara yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara daring, Senin (3/5/2021).

Dengan begitu, ia berpendapat bahwa penyematan nama teroris ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang ada. Beka menyebut penyematan ini hanya menambah daftar nama yang dikhususkan kepada KKB tersebut.

Baca juga: Pemuda Melanesian Clan Dukung TNI-Polri Tumpas Habis KKB

"Dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal sipil bersenjata, dan lain-lain sebagainya. Tetapi (di samping itu) siklus kekerasan tidak pernah berhenti," ujarnya.

Kendati begitu, kata dia, Komnas HAM dalam hal ini tetap pada posisi mendukung penegakkan hukum. Siapa pun pelaku kekerasan maka harus dikejar, ditangkap, dan diadili dalam proses pengadilan yang fair dan terbuka.

"Sehingga publik bisa melihat sampai di mana kekuatan KKB ini," katanya.

Baca juga: KKB Papua Sudah Memenuhi Unsur sebagai Kelompok Separatis Teroris
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
RUU HAM Diyakini Perkuat...
RUU HAM Diyakini Perkuat Independensi Komnas HAM, Kembalikan sebagai Rumah Aktivis dan Pembela HAM
Pengamat Militer: Pembangunan,...
Pengamat Militer: Pembangunan, Keamanan, dan Keadilan Sosial Kunci Atasi Konflik Papua
Lumpuhkan 10 OPM dan...
Lumpuhkan 10 OPM dan Rebut 56 Markas, Satgas Marinir Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari KSAL
Yusril: Fungsi Pengawasan...
Yusril: Fungsi Pengawasan dan Penegakan Komnas HAM Tak Bisa Diambil Pemerintah
Roy Suryo dan dr Tifa...
Roy Suryo dan dr Tifa Layangkan Surat ke Komnas HAM Senin, Ini Isinya
Komnas HAM: Penyerang...
Komnas HAM: Penyerang Andrie Yunus Pakai Identitas Anak-anak hingga Lansia untuk Samarkan Jejak
Anggota KKB Pelaku Pembakaran...
Anggota KKB Pelaku Pembakaran Perumahan Pemkab dan Penembakan Pesawat Ditangkap
Kondisi Pengungsi Moskona...
Kondisi Pengungsi Moskona Teluk Bintuni Memprihatinkan Pascaserangan Separatis Papua
Satgas Operasi Damai...
Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 Tangkap KKB Penembak Warga Sipil
Rekomendasi
Politeknik STIA LAN...
Politeknik STIA LAN Jakarta Gelar ICoGPASS, Konferensi Internasional untuk Entaskan Kemiskinan
India Protes setelah...
India Protes setelah Kapal Minyak Pembawa 24 Warganya Dihantam Rudal AS di Dekat Oman
Iran Serang Pangkalan...
Iran Serang Pangkalan Yordania Markas Jet Tempur Siluman F-35, F-15, dan F-16 AS
Berita Terkini
Kejagung Tetapkan Tersangka...
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi MBG, Berperan Atur Mitra dan Titik Dapur
Prabowo dan Jusuf Kalla...
Prabowo dan Jusuf Kalla Bahas Isu Global hingga Swasembada Energi
OTT KPK di BPK Berujung...
OTT KPK di BPK Berujung 5 Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Ikut Terjerat
Nanik S Deyang Merapat...
Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Mau Lapor Efisiensi Anggaran MBG
Prabowo Bakal Bertemu...
Prabowo Bakal Bertemu JK
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Infografis
6 Pulau yang Jadi Target...
6 Pulau yang Jadi Target Invasi Darat AS di Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved