Kerumunan Pasar Tanah Abang, DPR Sentil Pemda DKI Jakarta

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 pasca membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang , Jakarta Pusat, dalam beberapa hari ini. Menurutnya, Pemprov DKI kurang antisipasi terhadap potensi penyebaran virus tersebut.

"Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah Abang. Semua dilakukan setelah adanya kerumunan yang banyak di area pasar Tanah Abang," kata Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Pernyataan Rahmad ini menanggapi kepadatan pengunjung di Pasar Tanah Abang, Sabtu (1/5/2021) yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak tidak ada jarak antarpengunjung. Stasiun KRL Tanah Abang juga sangat membludak hingga berdesak-desakan tanpa menjaga jarak. Pasar Tanah Abang hingga hari ini terlihat masih ramai didatangi masyarakat yang hendak berbelanja menjelang Lebaran.

Baca juga: Anies Imbau Pengunjung Belanja di Pasar Selain Pasar Tanah Abang

Rahmad pun mengaku sudah melihat tayangan video Pasar Tanah Abang yang beredar di media sosial. Ia menyayangkan dan mencemaskan keramaian pasar Tanah Abang tanpa jarak. Keadaan ini menimbulkan kemungkinan potensi penyebaran Covid-19.

Menurut Rahmad, video viral itu menjadi tontonan yang bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Pada saat yang sama, pemerintah pusat gencar melakukan larangan mudik pada Lebaran ini, mengeluarkan imbauan supaya tidak membuat kerumunan, tetapi di Pasar Tanah Abang seperti seolah-olah tidak ada takutnya terhadap Covid-19. Hal ini sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena masyarakat yang berbelanja di Pasar Tanah Abang tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Kita harus segera konsolidasi, gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI, Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari," katanya.

Baca juga: Pengunjung Pasar Tanah Abang Lebih dari 200 Persen, Pasar Jaya Terapkan Penutupan Toko Bergilir

Rahmad menegaskan, keramaian itu mestinya bisa diantisipasi. Pemerintah provinsi terus melakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan tradisional atau modern menjelang Lebaran. Namun, karena sudah terjadi, maka perstiwa itu bisa jadi pembelajaran mahal bagi Gubernur dan Dinas Terkait di Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta kewalahan, maka bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan lebih banyak lagi, bagaimana mengatur sebelum pengunjung sampai ke pasar Tanah Abang. Sebab bisa saja warga masyarakat dihentikan dulu, untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Tanah Abang karena situasi tidak memungkinkan atau karena pasar melebihi kapasitas," kata Rahmad.

Oleh karena itu, Rahmad mendorong perlu segera dilakukan penanganan di Tanah Abang, seperti kanalisasi dan diantisipasi. Pemerintah daerah itu bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan berkoordinasi atau minta bantuan pada aparat kepolisian.

"Saya mendesak perlu koordinasi aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penyekatan-penyekatan-penyekatan sampai sore diantisipasi jangan sampai masuk dulu ke Tanah Abang, ini perlu dilakukan," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemprov juga perlu berkolaborasi, bergotong-royong dengan masyarakat DKI Jakarta agar bersama-sama memerangi pandemi Covid-19. Caranya, Pemda tidak lelah untuk mengedukasi, menyosialisasikan terhadap masyarakat bagaimana protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan di pasar-pasar tradisional menjelang Lebaran.

"Jangan sampai kerumunan itu terjadi lagi. Ingat, yang paling efektif itu adalah menetapkan prokes. Kita juga imbau warga jangan paksakan untuk ke pasar Tanah Abang, atau pasar lain yang sangat ramai," katanya.