Isu Benny Wenda Minta Bantuan PKC, Farhan: Dia Bukan Lagi WNI

Minggu, 02 Mei 2021 - 14:26 WIB
loading...
Isu Benny Wenda Minta...
Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menegaskan bahwa Benny Wenda bukan lagi WNI. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pentolan kelompok separatis Papua Barat, Benny Wenda dikabarkan meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk mengintervensi masalah di wilayah Indonesia. PKC sendiri merupakan partai yang mengendalikan pemerintahan China saat ini.

Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu disampaikan melalui surat kabar Australia, dan bertujuan untuk memuluskan ambisinya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.

Menanggapi isu tersebut, Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menegaskan bahwa Benny Wenda bukan lagi WNI. Sehingga, setiap langkah yang dia lakukan terkait Papua Barat merupakan tindakan yang mengancam kedaulatan NKRI.

Baca juga: Soal Benny Wenda Minta Bantuan China, Anggota Komisi I DPR: Hoaks

"Benny Wenda bukan WNI jadi apapun yang dia lakukan artinya mengancam kedaulatan RI," kata Farhan saat dihubungi, Minggu (2/5/2021).

Terkait hal yang perlu dilakukan pemerintah RI, politikus Partai NasDem ini menyarankan, agar pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi yang tepat kepada pemerintah China. Termasuk salah satunya, mempererat hubungan dengan China dan mendukung inisiatif pembangunan China si negara Pasifik.

"Lakukan diplomasi yang tepat kepada Tiongkok, eratkan hubungan dan dukung inisiatif pembangunan Tiongkok di negara Pacific," kata presenter televisi itu.

Baca juga: Benny Wenda Minta Bantuan Partai Komunis China, Ini Respon Kemlu RI
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat Militer: Pembangunan,...
Pengamat Militer: Pembangunan, Keamanan, dan Keadilan Sosial Kunci Atasi Konflik Papua
Lumpuhkan 10 OPM dan...
Lumpuhkan 10 OPM dan Rebut 56 Markas, Satgas Marinir Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari KSAL
1 Mei, Papua, dan Janji...
1 Mei, Papua, dan Janji yang Belum Selesai
Cegah Eskalasi Kekerasan,...
Cegah Eskalasi Kekerasan, Pemerintah Diminta Buat Resolusi Konflik Papua
Operasi Damai Cartenz...
Operasi Damai Cartenz Tangkap 28 Orang di Yahukimo, 9 Ditetapkan Tersangka
Menko Polkam Apresiasi...
Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri Sigap Tangani Peristiwa Penembakan Pesawat di Papua
Perlindungan Warga Sipil...
Perlindungan Warga Sipil Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Papua
Dari Infrastruktur ke...
Dari Infrastruktur ke AI, China Terus Perkuat Pengaruh di Pakistan
Biksu Buddha di China...
Biksu Buddha di China Dilaporkan Ditahan usai Peringati Peristiwa Tiananmen
Rekomendasi
Militerisasi Jepang...
Militerisasi Jepang dan Bahaya Radiasi Radio Aktif
Ratusan Kepsek di Sulsel...
Ratusan Kepsek di Sulsel Mundur Buntut Temuan BPK Terkait Dana BOS, DPR Dorong Evaluasi
Dorong Penguatan Pendidikan...
Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi Ganda, Endress+Hauser Gelar Education Forum 2026
Berita Terkini
Prabowo Panggil Purbaya...
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini yang Dibahas
PBNU Gelar Munas dan...
PBNU Gelar Munas dan Konbes di Ploso Kediri pada 20-23 Juni 2026, Presiden Prabowo Diundang
PKB Jabar Fest, Gus...
PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin: Kita Tak Butuh Pemimpin Pencitraan
Denny JA Sebut Algoritma...
Denny JA Sebut Algoritma Lahirkan Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Noel Divonis 4,5 Tahun...
Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara, KPK Tidak Ajukan Banding
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved