Isu Benny Wenda Minta Bantuan PKC, Farhan: Dia Bukan Lagi WNI

Minggu, 02 Mei 2021 - 14:26 WIB
loading...
Isu Benny Wenda Minta...
Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menegaskan bahwa Benny Wenda bukan lagi WNI. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pentolan kelompok separatis Papua Barat, Benny Wenda dikabarkan meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk mengintervensi masalah di wilayah Indonesia. PKC sendiri merupakan partai yang mengendalikan pemerintahan China saat ini.

Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu disampaikan melalui surat kabar Australia, dan bertujuan untuk memuluskan ambisinya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.

Menanggapi isu tersebut, Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menegaskan bahwa Benny Wenda bukan lagi WNI. Sehingga, setiap langkah yang dia lakukan terkait Papua Barat merupakan tindakan yang mengancam kedaulatan NKRI.

Baca juga: Soal Benny Wenda Minta Bantuan China, Anggota Komisi I DPR: Hoaks

"Benny Wenda bukan WNI jadi apapun yang dia lakukan artinya mengancam kedaulatan RI," kata Farhan saat dihubungi, Minggu (2/5/2021).

Terkait hal yang perlu dilakukan pemerintah RI, politikus Partai NasDem ini menyarankan, agar pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi yang tepat kepada pemerintah China. Termasuk salah satunya, mempererat hubungan dengan China dan mendukung inisiatif pembangunan China si negara Pasifik.

"Lakukan diplomasi yang tepat kepada Tiongkok, eratkan hubungan dan dukung inisiatif pembangunan Tiongkok di negara Pacific," kata presenter televisi itu.

Baca juga: Benny Wenda Minta Bantuan Partai Komunis China, Ini Respon Kemlu RI
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat Militer: Pembangunan,...
Pengamat Militer: Pembangunan, Keamanan, dan Keadilan Sosial Kunci Atasi Konflik Papua
Lumpuhkan 10 OPM dan...
Lumpuhkan 10 OPM dan Rebut 56 Markas, Satgas Marinir Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari KSAL
1 Mei, Papua, dan Janji...
1 Mei, Papua, dan Janji yang Belum Selesai
Cegah Eskalasi Kekerasan,...
Cegah Eskalasi Kekerasan, Pemerintah Diminta Buat Resolusi Konflik Papua
Operasi Damai Cartenz...
Operasi Damai Cartenz Tangkap 28 Orang di Yahukimo, 9 Ditetapkan Tersangka
Menko Polkam Apresiasi...
Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri Sigap Tangani Peristiwa Penembakan Pesawat di Papua
Tuntut Kemerdekaan dari...
Tuntut Kemerdekaan dari China, Pria Tibet Tewas Bakar Diri di Luar Markas PBB
Menipu hingga Rp17,8...
Menipu hingga Rp17,8 Triliun untuk Hidup Mewah, Miliarder Ini Dipenjara 30 Tahun
Pembangkang China Ini...
Pembangkang China Ini Kabur ke Korea Selatan dengan Perahu Karet, Sekarang Muncul di Kanada
Rekomendasi
Sukun Disebut Superfood...
Sukun Disebut Superfood Lokal Indonesia, Guru Besar IPB Beberkan Keunggulannya
Sambangi RS IHC Perkebunan...
Sambangi RS IHC Perkebunan Jember Klinik, Komut Pertamina Tekankan Inovasi dan Empati
Transformasi BUMN Jalan...
Transformasi BUMN Jalan Terus lewat Peleburan 240 Perusahaan, Apa Manfaatnya?
Berita Terkini
PDIP: Tingginya Biaya...
PDIP: Tingginya Biaya Politik Tuntas dengan Perbaikan Regulasi, Bukan Pilkada Tak Langsung
Diperiksa Kemendagri...
Diperiksa Kemendagri 8 Jam soal Konten Lagunya, Bupati Purwakarta Minta Maaf dan Akui Salah
KPK Tetapkan Bupati...
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka Kasus Dugaan Suap
Tingginya Kasus Kanker...
Tingginya Kasus Kanker Paru: Tantangan Skrining, Diagnosis, hingga Akses Terapi
Andi Azwan: Sikap Roy...
Andi Azwan: Sikap Roy Suryo Tempuh Praperadilan Tindakan Pengecut
Tegaskan MBG Lanjut...
Tegaskan MBG Lanjut Terus, Hashim: Tak Berhenti sampai Berhasil
Infografis
Kapal Bantuan Gaza Dibom...
Kapal Bantuan Gaza Dibom Israel di Perairan Internasional
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved