Kasus Asabri, Kejagung Kirim Berkas 9 Tersangka ke JPU
Minggu, 02 Mei 2021 - 00:19 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian sambung Kapuspenkum, ARD selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011 sampai dengan Maret 2016, SW selaku Direktur Utama PT Asabri (Persero) periode Maret 2016 sampai dengan Juli 2020, BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014.
"HS selaku Direktur PT. Asabri (Persero) periode 2013 sampai dengan 2014 dan 2015 sampai dengan 2019 dan IWS selaku Kadiv Investasi PT. Asabri Juli 2012 sampai dengan Januari 2017," ucap Leonard.
Baca juga: Salurkan Bantuan ke Kupang, Asabri Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan
Di dalam berkas perkara tersebut dijelaskan Leonard, pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP," jelas Leonard.
"HS selaku Direktur PT. Asabri (Persero) periode 2013 sampai dengan 2014 dan 2015 sampai dengan 2019 dan IWS selaku Kadiv Investasi PT. Asabri Juli 2012 sampai dengan Januari 2017," ucap Leonard.
Baca juga: Salurkan Bantuan ke Kupang, Asabri Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan
Di dalam berkas perkara tersebut dijelaskan Leonard, pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP," jelas Leonard.
Lihat Juga :
