Lewat Buku Putih, Fahri Hamzah Ingin Bangun Tradisi Baik Partai Politik
Sabtu, 01 Mei 2021 - 13:30 WIB
loading...
A
A
A
Buku ini, sambung dia, pelajaran tentang bagaimana membangun tradisi yang baik dalam partai politik sebagai pilar utama demokrasi.
Pada masa mendatang, sambung dia, Indonesia harus membangun sistem partai politik yang sehat, modern dan terbuka menuju demokrasi Indonesia yang semakin dewasa.Baca juga: KSAL: Rasa Hormat dan Bangga Pada KRI Nanggala 402 Tak Akan Lekang oleh Waktu
Mandat surat rakyat pada diri seorang pejabat terpilih dikatakannya tidak boleh dan tidak bisa dengan mudah dirampas dan atau dialihkan kepada nama lain atas nama dan oleh otoritas apa pun.
Menurut dia, buku yang berbasis putusan Mahkamah Agung ini menjadi sejarah baru dalam relasi antara individu dan partai politik, sekaligus merupakan ucapan perpisahannya kepada PKS. "Kita harus memasuki arah baru perpolitikan Indonesia," katanya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Indonesia Margarito Kamis menegaskan jika dicermati sejarah rule of law dan sejarah partai, tidak ada partai berdaulat. Adapun yang berdaulat, kata dia, anggota partai. Karena, bukan partai yang melahirkan orang-orang, tapi orang-oranglah yang melahirkan partai.
Menurut di, yang memiliki daulat adalah anggota DPR yang dipilih rakyat. Sedangkan partai, kedaulatannya ada di tangan anggota partai. “Itu sebabnya di sebagian negara demokratik, cara menarik anggota DPR itu hanya dengan semacam pemilu. Hanya bisa ditarik oleh rakyat yang memilihnya. Tidak oleh bos-bos partai," tuturnya.
Pada masa mendatang, sambung dia, Indonesia harus membangun sistem partai politik yang sehat, modern dan terbuka menuju demokrasi Indonesia yang semakin dewasa.Baca juga: KSAL: Rasa Hormat dan Bangga Pada KRI Nanggala 402 Tak Akan Lekang oleh Waktu
Mandat surat rakyat pada diri seorang pejabat terpilih dikatakannya tidak boleh dan tidak bisa dengan mudah dirampas dan atau dialihkan kepada nama lain atas nama dan oleh otoritas apa pun.
Menurut dia, buku yang berbasis putusan Mahkamah Agung ini menjadi sejarah baru dalam relasi antara individu dan partai politik, sekaligus merupakan ucapan perpisahannya kepada PKS. "Kita harus memasuki arah baru perpolitikan Indonesia," katanya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Indonesia Margarito Kamis menegaskan jika dicermati sejarah rule of law dan sejarah partai, tidak ada partai berdaulat. Adapun yang berdaulat, kata dia, anggota partai. Karena, bukan partai yang melahirkan orang-orang, tapi orang-oranglah yang melahirkan partai.
Menurut di, yang memiliki daulat adalah anggota DPR yang dipilih rakyat. Sedangkan partai, kedaulatannya ada di tangan anggota partai. “Itu sebabnya di sebagian negara demokratik, cara menarik anggota DPR itu hanya dengan semacam pemilu. Hanya bisa ditarik oleh rakyat yang memilihnya. Tidak oleh bos-bos partai," tuturnya.
Lihat Juga :
