Pemerintah Ingatkan untuk Antisipasi Karhutla Jelang Idul Fitri
Kamis, 29 April 2021 - 11:05 WIB
loading...
Momen Puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar karhutla dapat diantisipasi sedini mungkin. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Momen Puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat diantisipasi sedini mungkin dan tidak menjadi persoalan yang mengganggu momen spesial masyarakat Muslim tersebut.
Baca juga: Tanggap dalam Pencegahan Karhutla Sekda Sultra Apresiasi Kesigapan PT SARI
Hal ini dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika memimpin rapat Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu 28 April 2021.
![Pemerintah Ingatkan untuk Antisipasi Karhutla Jelang Idul Fitri]()
"Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadhan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla," ujar Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021).
Baca juga: Anggota DPR Pertanyakan Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla Senilai Rp1,084 Triliun
Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari-April 2021. Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan kedepan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia.
Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020, padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.
Baca juga: Antisipasi Karhutla, TNI-Polri Buat Embung Manual Bersama Warga Desa
Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha.
Siti pun menyatakan, data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.
"KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara detil dan lebih mendalam di daerah-daerah konvensional ini, mungkin hingga tanggal 5 Mei yang akan datang, karena jika hingga tanggal tersebut terjadi dinamika karhutla yang meningkat, atau terjadi eskalasi yang berarti, maka akan masih punya cukup waktu untuk mengambil langkah sebelum Lebaran Idul Fitri," jelasnya.
Beberapa daerah konvensional yang disebutkan oleh Menteri Siti meliputi, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pontianak, Ketapang, Singkawang, Kapuas, Pangkalan Bun, Banjar, dan Tanah Laut.
Sementara itu Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.
Selaras dengan itu Kepala BMKG, Prof Dwikorita menyebut jika lembaganya memperkirakan La Nina di wilayah Indonesia akan segera beralih menuju ENSO NEUTRAL pada Mei 2021, yang salah satunya akan menyebabkan curah hujan pada musim kemarau tahun 2021 disebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mendekati pola hujan musim kemarau normalnya.
Hal ini disebutnya akan berdampak pada kondisi curah hujan Bulan Juni-September 2021 di sebagian besar Sumatera dan Jawa yang akan berada pada kategori rendah, sehingga potensi karhutla di daerah rentan karhutla akan meningkat.
Untuk itu BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi karhutla kategori moderat dan tinggi pada bulan Juni-September 2021 di wilayah Riau, Jambi dan Sumsel, kemudian pada bulan Juli-September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan, dan pada bulan Agustus – Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.
Selanjutnya kepala BNPB yang diwakili oleh Sestama BNPB, Dody Ruswandi menyebutkan jika BNPB berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap sedia membantu penanganan karhutla.
Dukungan yang dimaksudkan Dody meliputi sarana operasi pemadaman udara berupa Helikopter Fire Fighting dan Patroli dan Bantuan dukungan untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atas permohonan masing-masing Gubernur.
Berikutnya BNPB bekerja sama dengan TNI/Polri akan memberikan dukungan pembiayaan pengerahan personel TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemadaman darat, serta BNPB bekerjasama dengan KLHK akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan partisipatif masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal.
Menanggapi potensi terjadinya karhutla kedepan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza menyebut jika lembaganya terus melakukan TMC.
Melalui salah satu Deputinya, Yudi Anantasena, upaya TMC yang dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan KLHK, BNPB, BMKG, TNI, BRGM, BPBD pada bulan Maret - April menunjukan hasil yang cukup baik dari segi prosentase penambahan curah hujan.
Di Provinsi Riau disebutnya terjadi peningkatan prosentase penambahan curah hujan sebesar 33-64% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan sekitar 194,3 Juta m3.
Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat atas upaya TMC yang dilakukan terjadi peningkatan prosentase penambahan curah hujan sebesar hingga 44% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaiannya.
Atas pemaparan dari berbagai pihak tersebut Menteri Siti Nurbaya sangat berterima kasih dan berharap agar sinergitas dan integrasi kerja penanggulangan karhutla menjadi semakin baik kedepannya. Hal ini ia ungkapkan untuk mendorong upaya mewujudkan solusi permanen penanganan karhutla yang diminta oleh Bapak Presiden agar segera dapat dilakukan.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Siti, Kepala BMKG dan Kepala BPPT bersama ahli klimatologi IPB DR Rahmat Hidayat, dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dewanti, Deputi Klimatologi Erizal dan TAM LHK Raffles Pandjaitan, membahas tentang upaya perintisan langkah integrasi analisis emisi karbon karhutla, serta analisis perubahan suhu bumi dan suhu dibawah permukaan bumi dalam kurun waktu puluhan hingga seratus tahun.
"Saya minta tolong BMKG dan BPPT untuk saat ini mulai lakukan integrasi karhutla dalam konteks emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim. Kita serius turunkan emisi karbon," demikian pungkas Menteri Siti.
Baca juga: Tanggap dalam Pencegahan Karhutla Sekda Sultra Apresiasi Kesigapan PT SARI
Hal ini dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika memimpin rapat Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu 28 April 2021.
"Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadhan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla," ujar Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021).
Baca juga: Anggota DPR Pertanyakan Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla Senilai Rp1,084 Triliun
Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari-April 2021. Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan kedepan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia.
Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020, padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.
Baca juga: Antisipasi Karhutla, TNI-Polri Buat Embung Manual Bersama Warga Desa
Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha.
Siti pun menyatakan, data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.
"KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara detil dan lebih mendalam di daerah-daerah konvensional ini, mungkin hingga tanggal 5 Mei yang akan datang, karena jika hingga tanggal tersebut terjadi dinamika karhutla yang meningkat, atau terjadi eskalasi yang berarti, maka akan masih punya cukup waktu untuk mengambil langkah sebelum Lebaran Idul Fitri," jelasnya.
Beberapa daerah konvensional yang disebutkan oleh Menteri Siti meliputi, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pontianak, Ketapang, Singkawang, Kapuas, Pangkalan Bun, Banjar, dan Tanah Laut.
Sementara itu Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.
Selaras dengan itu Kepala BMKG, Prof Dwikorita menyebut jika lembaganya memperkirakan La Nina di wilayah Indonesia akan segera beralih menuju ENSO NEUTRAL pada Mei 2021, yang salah satunya akan menyebabkan curah hujan pada musim kemarau tahun 2021 disebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mendekati pola hujan musim kemarau normalnya.
Hal ini disebutnya akan berdampak pada kondisi curah hujan Bulan Juni-September 2021 di sebagian besar Sumatera dan Jawa yang akan berada pada kategori rendah, sehingga potensi karhutla di daerah rentan karhutla akan meningkat.
Untuk itu BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi karhutla kategori moderat dan tinggi pada bulan Juni-September 2021 di wilayah Riau, Jambi dan Sumsel, kemudian pada bulan Juli-September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan, dan pada bulan Agustus – Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.
Selanjutnya kepala BNPB yang diwakili oleh Sestama BNPB, Dody Ruswandi menyebutkan jika BNPB berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap sedia membantu penanganan karhutla.
Dukungan yang dimaksudkan Dody meliputi sarana operasi pemadaman udara berupa Helikopter Fire Fighting dan Patroli dan Bantuan dukungan untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atas permohonan masing-masing Gubernur.
Berikutnya BNPB bekerja sama dengan TNI/Polri akan memberikan dukungan pembiayaan pengerahan personel TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemadaman darat, serta BNPB bekerjasama dengan KLHK akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan partisipatif masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal.
Menanggapi potensi terjadinya karhutla kedepan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza menyebut jika lembaganya terus melakukan TMC.
Melalui salah satu Deputinya, Yudi Anantasena, upaya TMC yang dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan KLHK, BNPB, BMKG, TNI, BRGM, BPBD pada bulan Maret - April menunjukan hasil yang cukup baik dari segi prosentase penambahan curah hujan.
Di Provinsi Riau disebutnya terjadi peningkatan prosentase penambahan curah hujan sebesar 33-64% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan sekitar 194,3 Juta m3.
Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat atas upaya TMC yang dilakukan terjadi peningkatan prosentase penambahan curah hujan sebesar hingga 44% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaiannya.
Atas pemaparan dari berbagai pihak tersebut Menteri Siti Nurbaya sangat berterima kasih dan berharap agar sinergitas dan integrasi kerja penanggulangan karhutla menjadi semakin baik kedepannya. Hal ini ia ungkapkan untuk mendorong upaya mewujudkan solusi permanen penanganan karhutla yang diminta oleh Bapak Presiden agar segera dapat dilakukan.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Siti, Kepala BMKG dan Kepala BPPT bersama ahli klimatologi IPB DR Rahmat Hidayat, dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dewanti, Deputi Klimatologi Erizal dan TAM LHK Raffles Pandjaitan, membahas tentang upaya perintisan langkah integrasi analisis emisi karbon karhutla, serta analisis perubahan suhu bumi dan suhu dibawah permukaan bumi dalam kurun waktu puluhan hingga seratus tahun.
"Saya minta tolong BMKG dan BPPT untuk saat ini mulai lakukan integrasi karhutla dalam konteks emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim. Kita serius turunkan emisi karbon," demikian pungkas Menteri Siti.
(maf)
Lihat Juga :
