Puan: Pelantikan Menteri Akhiri Spekulasi Politik, Reshuffle Besar-Besaran Tak Terjadi

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dengan pelantikan menteri baru pada hari ini bisa mengakhiri spekulasi-spekulasi politik, sekaligus membuktikan bahwa reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju secara besar-besaran tidak terjadi. Untuk itu, ia meminta para menteri lebih fokus dalam bekerja di tengah banyaknya tantangan terkini.

“Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik, reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja. Reshuffle hak prerogatif Presiden, dan hari ini Presiden hanya melantik pejabat lama sesuai perubahan nomenklatur kementerian,” kata Puan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu berharap, pelantikan dua menteri nomenklatur baru itu dapat meningkatkan konsentrasi para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Ada masalah di depan mata seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia,” ujar Puan.

Selain penanganan pandemi Covid-19, politikus PDI Perjuangan itu juga meminta para menteri berkoordinasi dan berkontribusi untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pada hari raya Idul Fitri nanti. Puan menegaskan, Pemerintah harus tegas pada aturan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19, dan juga harus memiliki terobosan untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak larangan mudik. “Aturan larangan mudik sudah ditetapkan dan harus dijalankan, pastikan juga semua pegawai mendapat hak THR-nya, dan pikirkan juga agar ekonomi di desa-desa bisa bergerak meski ada larangan mudik,” tegasnya.

Diketahui, pada Rabu sore tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, Presiden juga melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dan Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adji.

Perubahan nomenklatur tiga kementerian itu disetujui DPR RI dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV, Jumat (9/4/2021). DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi, dan penggabungan sebagian tugas serta fungsi Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.