Kabinda Papua Gugur, DPR Dukung TNI-Polri Tumpas KKB
loading...
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Dok Puspen TNI
A
A
A
JAKARTA - Tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak mati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny Nugraha Karya membuat geram kalangan DPR RI. DPR RI pun mendukung TNI - Polri menumpas KKB di Papua itu.
"TNI Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke eks desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target), dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata," ujar anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Selasa (27/4/2021).
Menurut Bobby, sampai saat ini TNI dan Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban. "Oleh karenanya hampir tidak ada isu soal HAM belakangan ini terhadap giat mereka (TNI dan Polri)," kata Bobby.
Baca juga: Detik-Detik Penghormatan Terakhir kepada Jenazah Kabinda Papua
Dia pun menilai instruksi Presiden Jokowi ke TNI dan Polri untuk menindaktegas KKB itu bisa diartikan untuk penambahan personel dan operasi. "Kami dukung sikap Presiden," kata Bobby.
Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlunya evaluasi patroli dan operasi pengejaran. "Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up-skill atau diperbanyak personel militernya, atau memang perlu ditambah secara total," pungkas Bobby.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi Kelompok Separatis Teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KKB atau KST di Papua itu sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.
Baca juga: Jenazah Kabinda I Gusti Putu Danny Batal Dikremasi di Cibinong
"Setelah menewaskan guru, tukang ojek, dan pelajar, KST Papua kini nekat menembak Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha hingga tewas. Peristiwa penembakan ini terjadi di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 25 April 2021," ujar Hillary.
Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Daerah Papua itu merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. "Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional," kata Hillary.
Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua itu menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. "Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur," kata Christina Aryani.
Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi yang ada. "Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi. Kita tidak menginginkan lebih banyak korban berjatuhan ke depannya, baik dari masyarakat sipil maupun aparat kita," ujar Christina.
Christina menambahkan, Komisi I DPR RI memandang perlu untuk segera menggelar rapat terbatas dengan mitra terkait untuk melakukan evaluasi menyangkut langkah-langkah pengamanan yang selama ini dilakukan di Papua. "Agar masalah ini tidak berlarut-larut dan guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban," pungkasnya.
"TNI Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke eks desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target), dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata," ujar anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Selasa (27/4/2021).
Menurut Bobby, sampai saat ini TNI dan Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban. "Oleh karenanya hampir tidak ada isu soal HAM belakangan ini terhadap giat mereka (TNI dan Polri)," kata Bobby.
Baca juga: Detik-Detik Penghormatan Terakhir kepada Jenazah Kabinda Papua
Dia pun menilai instruksi Presiden Jokowi ke TNI dan Polri untuk menindaktegas KKB itu bisa diartikan untuk penambahan personel dan operasi. "Kami dukung sikap Presiden," kata Bobby.
Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlunya evaluasi patroli dan operasi pengejaran. "Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up-skill atau diperbanyak personel militernya, atau memang perlu ditambah secara total," pungkas Bobby.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi Kelompok Separatis Teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KKB atau KST di Papua itu sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.
Baca juga: Jenazah Kabinda I Gusti Putu Danny Batal Dikremasi di Cibinong
"Setelah menewaskan guru, tukang ojek, dan pelajar, KST Papua kini nekat menembak Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha hingga tewas. Peristiwa penembakan ini terjadi di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 25 April 2021," ujar Hillary.
Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Daerah Papua itu merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. "Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional," kata Hillary.
Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua itu menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. "Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur," kata Christina Aryani.
Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi yang ada. "Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi. Kita tidak menginginkan lebih banyak korban berjatuhan ke depannya, baik dari masyarakat sipil maupun aparat kita," ujar Christina.
Christina menambahkan, Komisi I DPR RI memandang perlu untuk segera menggelar rapat terbatas dengan mitra terkait untuk melakukan evaluasi menyangkut langkah-langkah pengamanan yang selama ini dilakukan di Papua. "Agar masalah ini tidak berlarut-larut dan guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
