KRI Nanggala-402 Tenggelam, Komisi I DPR: Anggaran Pertahanan Harus Ditingkatkan
loading...
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan, anggaran pertahanan harus ditingkatkan agar insiden KRI Nanggala 402 tak terulang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali pada Rabu 17 April 2021 menyisakan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia, TNI khususnya TNI Angkatan Laut (AL).
Terkait insiden itu, Komisi I DPR mendorong agar anggaran pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditingkatkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. ”Ya, harus ada peningkatan anggaran,” ujar Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Senin (26/4/2021). Baca juga: SBY Ungkap Kesunyian 1 Jam di Kapal Selam: Bisa Dibayangkan jika Berbulan-bulan
Seperti diketahui, saat ini alokasi anggaran pertahanan dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) hanya sebesar Rp136,9 triliun. Anggaran tersebut selanjutnya akan dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AL).
Anggaran pertahanan Kemhan sejak 2016 mengalami fluktuatif. Pada 2016 anggaran pertahanan sebesar Rp98,1 triliun. Kemudian pada 2017 naik menjadi Rp 117,3 triliun. Namun pada 2018 turun menjadi Rp106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat pada 2019 sebesar Rp115,4 triliun. Sedangkan Outlook 2020 Rp117,9 triliun dan RAPBN 2021 Rp136,9 triliun. “Kuncinya adalah bagaimana agar anggaran pertahanan bisa dialokasikan secara memadai agar pemeliharan dan perawatan (harwat) serta peremajaan alutsista bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan,” katanya
Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dengan kabar tenggelamnya KRI Nanggala-402 yang disampaikan dalam pernyataan pers Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL terkait perkembangan terkini pencarian KRI Nanggala-402, dimana TNI menyampaikan bahwa KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam di bagian utara Laut Bali.
“Bagi saya perkembangan situasi ini tentu sebuah kabar yang menggugah keprihatinan bukan hanya bagi Angkatan Laut dan TNI namun juga bagi kita semua, masyarakat Indonesia pada umumnya. Meski proses pencarian masih terus berlanjut, saya berharap bahwa kapal selam ini beserta awaknya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kita harus tetap optimistis dan terus berdoa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memutuskan yang terbaik,” kata Kharis.
Anggota DPR asal Fraksi PKS ini juga berharap TNI untuk terus memberikan informasi yang lengkap seputar peristiwa ini kepada Komisi I DPR RI. “Sebagai Komisi yang membawahi isu pertahanan, Komisi I DPR RI tentu memiliki kepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap isu alutsista. Saat ini di Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista sebagai bentuk perwujudan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja kami dalam bidang pertahanan” jelas Kharis.
Legislator asal Solo ini menambahkan bahwa Komisi 1 DPR RI akan membahas permasalahan ini dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja Komisi I terkait, yang dalam hal ini ialah Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga dapat mencegah kejadian serupa untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
Terkait insiden itu, Komisi I DPR mendorong agar anggaran pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditingkatkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. ”Ya, harus ada peningkatan anggaran,” ujar Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Senin (26/4/2021). Baca juga: SBY Ungkap Kesunyian 1 Jam di Kapal Selam: Bisa Dibayangkan jika Berbulan-bulan
Seperti diketahui, saat ini alokasi anggaran pertahanan dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) hanya sebesar Rp136,9 triliun. Anggaran tersebut selanjutnya akan dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AL).
Anggaran pertahanan Kemhan sejak 2016 mengalami fluktuatif. Pada 2016 anggaran pertahanan sebesar Rp98,1 triliun. Kemudian pada 2017 naik menjadi Rp 117,3 triliun. Namun pada 2018 turun menjadi Rp106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat pada 2019 sebesar Rp115,4 triliun. Sedangkan Outlook 2020 Rp117,9 triliun dan RAPBN 2021 Rp136,9 triliun. “Kuncinya adalah bagaimana agar anggaran pertahanan bisa dialokasikan secara memadai agar pemeliharan dan perawatan (harwat) serta peremajaan alutsista bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan,” katanya
Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dengan kabar tenggelamnya KRI Nanggala-402 yang disampaikan dalam pernyataan pers Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL terkait perkembangan terkini pencarian KRI Nanggala-402, dimana TNI menyampaikan bahwa KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam di bagian utara Laut Bali.
“Bagi saya perkembangan situasi ini tentu sebuah kabar yang menggugah keprihatinan bukan hanya bagi Angkatan Laut dan TNI namun juga bagi kita semua, masyarakat Indonesia pada umumnya. Meski proses pencarian masih terus berlanjut, saya berharap bahwa kapal selam ini beserta awaknya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kita harus tetap optimistis dan terus berdoa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memutuskan yang terbaik,” kata Kharis.
Anggota DPR asal Fraksi PKS ini juga berharap TNI untuk terus memberikan informasi yang lengkap seputar peristiwa ini kepada Komisi I DPR RI. “Sebagai Komisi yang membawahi isu pertahanan, Komisi I DPR RI tentu memiliki kepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap isu alutsista. Saat ini di Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista sebagai bentuk perwujudan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja kami dalam bidang pertahanan” jelas Kharis.
Legislator asal Solo ini menambahkan bahwa Komisi 1 DPR RI akan membahas permasalahan ini dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja Komisi I terkait, yang dalam hal ini ialah Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga dapat mencegah kejadian serupa untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
(cip)
Explore More