Selama Terapkan Prokes, La Nyalla Dukung Usulan Santri Mudik Lebih Awal
Minggu, 25 April 2021 - 18:15 WIB
loading...
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menjelang Lebaran 2021, pemerintah telah menetapkan larangan mudik bagi masyarakat. Namun Wapres Ma’ruf Amin mengusulkan dispensasi bagi santri untuk pulang karena libur Lebaran.
Usulan tersebut direspons oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sentor asal Jawa Timur ini menilai usulan tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan dipertimbangkan dengan matang.
Dia menyadari Lebaran merupakan waktu bagi santri untuk pulang ke rumah setelah proses belajar di Pondok Pesantren. Apalagi banyak para santri yang pulang lintas wilayah.
“Para santri ini memang merupakan komunitas khusus. Mereka belajar di pondok dalam waktu lama sehingga jarang pulang. Saya kira dispensasi tersebut dimungkinkan namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” kata La Nyalla, Minggu (25/4/2021).
Namun, La Nyalla berharap ada pihak yang bertanggung jawab dalam kepulangan santri tersebut, sejak keluar pondok hingga sampai di rumah.
“Pihak pondok pesantren sebaiknya mengawal langsung dalam hal pemulangan para santri ke tempatnya masing-masing. Para santri ini harus diawasi dan diatur sedemikian rupa agar aman, lancar dan tetap taat prokes,” ujarnya.Baca juga: Santri Diminta Dikecualikan dari Larangan Mudik, Ini Kata Pengamat
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menambahkan, dalam dispensasi itu harus ada izin dari pihak pesantren, juga surat keterangan bebas Covid-19.
“Saya kira yang utama adalah izin yang bisa dipertanggungjawabkan pihak pesantren agar tidak terjadi pemalsuan surat jalan. Lalu surat keterangan PCR, swab atau antigen dari dokter. Ini guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19," katanya.Baca juga: Lewat Untaian Doa dan Mawar, Warga Surabaya Ketuk Pintu Langit untuk KRI Nanggala-402
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga berharap para santri difasilitasi pulang oleh pondok pesantren dengan memakai kendaraan khusus atau sewa bus sampai tujuan.
“Kita berharap Pemda yang di wilayahnya banyak terdapat pesantren untuk membantu terkait hal ini. Kemudian mengkoordinasikannya dengan petugas terkait, seperti Ditlantas Polri dan Dishub sebagai aparat di lapangan,” tuturnya.
Usulan tersebut direspons oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sentor asal Jawa Timur ini menilai usulan tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan dipertimbangkan dengan matang.
Dia menyadari Lebaran merupakan waktu bagi santri untuk pulang ke rumah setelah proses belajar di Pondok Pesantren. Apalagi banyak para santri yang pulang lintas wilayah.
“Para santri ini memang merupakan komunitas khusus. Mereka belajar di pondok dalam waktu lama sehingga jarang pulang. Saya kira dispensasi tersebut dimungkinkan namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” kata La Nyalla, Minggu (25/4/2021).
Namun, La Nyalla berharap ada pihak yang bertanggung jawab dalam kepulangan santri tersebut, sejak keluar pondok hingga sampai di rumah.
“Pihak pondok pesantren sebaiknya mengawal langsung dalam hal pemulangan para santri ke tempatnya masing-masing. Para santri ini harus diawasi dan diatur sedemikian rupa agar aman, lancar dan tetap taat prokes,” ujarnya.Baca juga: Santri Diminta Dikecualikan dari Larangan Mudik, Ini Kata Pengamat
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menambahkan, dalam dispensasi itu harus ada izin dari pihak pesantren, juga surat keterangan bebas Covid-19.
“Saya kira yang utama adalah izin yang bisa dipertanggungjawabkan pihak pesantren agar tidak terjadi pemalsuan surat jalan. Lalu surat keterangan PCR, swab atau antigen dari dokter. Ini guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19," katanya.Baca juga: Lewat Untaian Doa dan Mawar, Warga Surabaya Ketuk Pintu Langit untuk KRI Nanggala-402
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga berharap para santri difasilitasi pulang oleh pondok pesantren dengan memakai kendaraan khusus atau sewa bus sampai tujuan.
“Kita berharap Pemda yang di wilayahnya banyak terdapat pesantren untuk membantu terkait hal ini. Kemudian mengkoordinasikannya dengan petugas terkait, seperti Ditlantas Polri dan Dishub sebagai aparat di lapangan,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
