Menanti Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi, Ada Tarik Ulur Kepentingan?
Sabtu, 24 April 2021 - 12:39 WIB
loading...
A
A
A
"Ini tentu berdasarkan kebutuhan akibat adanya UU Cipta Kerja. Untuk dua kementerian baru ini, banyak nama sudah disebut," ujar Jeirry.
Menurut Jeirry, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti. Hal tersebut dinilai Jeirry wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk Riset tak kuat.
"Nama seperti Prof Jimly Asshiddiqie saya anggap layak duduk di posisi itu. Untuk Kementerian Investasi, orang seperti Maruarar Sirait saya kira layak dipertimbangkan menduduki posisi itu. Beliau memenuhi kriteria untuk itu. Latar belakang pengusaha, track record politik yang relatif bersih, pengalaman di DPR selama dua periode, serta jaringan bisnis yang dimiliki, merupakan politisi dari parpol besar pendukung Presiden Jokowi, saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan," katanya.
Tentu, kata dia, nama lain bisa saja dimunculkan. Misalnya, dia menyebut Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. "Siapa yang dipilih sangat tergantung juga dengan kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi. Kita tunggu saja," tuturnya.
Kedua, kata Jeirry, evaluasi kinerja para Menteri. Menurut Jeirry, momentum reshuffle selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menteri dan menggantinya.
Dia memprediksi agaknya reshuffle kali ini akan menyasar para menteri yang di kementeriannya sedang bermasalah dan yang berkinerja kurang memuaskan. "Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan perintah Presiden. Ini juga berdasarkan pengalaman reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama," ujarnya.
Karena itu, dia menilai pergantian menteri tak hanya akan terjadi pada dua kementerian, Kementerian Investasi maupun penggabungan Kementerian Ristek dengan Kementerian Pendidikan. "Beberapa kementerian yang bisa masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti adalah Kementerian Desa dengan kasus jual-beli jabatan, Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya, Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat dan lain-lain," katanya.
Menurut Jeirry, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti. Hal tersebut dinilai Jeirry wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk Riset tak kuat.
"Nama seperti Prof Jimly Asshiddiqie saya anggap layak duduk di posisi itu. Untuk Kementerian Investasi, orang seperti Maruarar Sirait saya kira layak dipertimbangkan menduduki posisi itu. Beliau memenuhi kriteria untuk itu. Latar belakang pengusaha, track record politik yang relatif bersih, pengalaman di DPR selama dua periode, serta jaringan bisnis yang dimiliki, merupakan politisi dari parpol besar pendukung Presiden Jokowi, saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan," katanya.
Tentu, kata dia, nama lain bisa saja dimunculkan. Misalnya, dia menyebut Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. "Siapa yang dipilih sangat tergantung juga dengan kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi. Kita tunggu saja," tuturnya.
Kedua, kata Jeirry, evaluasi kinerja para Menteri. Menurut Jeirry, momentum reshuffle selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menteri dan menggantinya.
Dia memprediksi agaknya reshuffle kali ini akan menyasar para menteri yang di kementeriannya sedang bermasalah dan yang berkinerja kurang memuaskan. "Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan perintah Presiden. Ini juga berdasarkan pengalaman reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama," ujarnya.
Karena itu, dia menilai pergantian menteri tak hanya akan terjadi pada dua kementerian, Kementerian Investasi maupun penggabungan Kementerian Ristek dengan Kementerian Pendidikan. "Beberapa kementerian yang bisa masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti adalah Kementerian Desa dengan kasus jual-beli jabatan, Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya, Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat dan lain-lain," katanya.
(dam)
