Waspadai Turbulensi Politik Kabinet Jokowi Tahun 2022
Kamis, 22 April 2021 - 19:41 WIB
loading...
A
A
A
Krisis ekonomi juga hal yang harus diwaspadai kabinet Jokowi. Sejak 2020 APBN dan APBD terkoreksi ataupun tidak mencapai target, terjadai perubahan parsial ke arah negatif.Di
APBN terjadi pengurangan dana perimbangan (bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer daerah berkurang).
Bahkan di Jawa Barat beberapa kali perubahan ke arah negatif, dan untuk memenuhi APBD itu harus berutang. Tercatat, Jawa Barat melakukan pinjaman Rp 1,53 triliun (Sumber: LKPJ 2020).
Contoh lain,di beberapa daerah di Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2021 ini sudah melakukan perubahan parsial. "Ini gejala negatif bahwa ancaman krisis itu nyata," ujarnya. Baca juga: Empat Poros Partai Politik Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024
Indikator lainnya, kata dia, tahun 2022 adalah tahun ketiga untuk periode kedua pemerintahan Jokowi, artinya sudah masuk kurva turun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang akan selesai masa pemerintahannya. Ditambah dengan beberapa kebijakan tidak populis seperti larangan mudik Lebaran 2021.
Dia juga mempertanyakan kemampuan kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN. Padahal ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai penopang utama dalam menghadapi krisis.
"Dengan indikator itu bisa dikatakan kondisi saat ini dan menjelang masuknya tahun politik tahun 2022 adalah kondisi yang menurut istilah Bung Karno adalah Tahun Vivere Pericoloso untuk menggambarkan bahwa Indonesia sedang mengalami masa genting," tuturnya.
Dalam kondisi seperti itu, sambung dia, Presiden Jokowi harus cakap dalam mengidentifikasi masalah, harus lebih tajam dalam mengidentifikasi masalah.
Mochtar menjelaskan ada beberapa cara yang bisa dilakukan Presiden Jokowi. Pertama, battomup planning (musrembang), yang biasanya dilakukan setahun sekali. Minimal harus dua kali dilakukan musrembang, dimana yang kedua difokuskan untuk identifikasi masalah.
APBN terjadi pengurangan dana perimbangan (bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer daerah berkurang).
Bahkan di Jawa Barat beberapa kali perubahan ke arah negatif, dan untuk memenuhi APBD itu harus berutang. Tercatat, Jawa Barat melakukan pinjaman Rp 1,53 triliun (Sumber: LKPJ 2020).
Contoh lain,di beberapa daerah di Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2021 ini sudah melakukan perubahan parsial. "Ini gejala negatif bahwa ancaman krisis itu nyata," ujarnya. Baca juga: Empat Poros Partai Politik Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024
Indikator lainnya, kata dia, tahun 2022 adalah tahun ketiga untuk periode kedua pemerintahan Jokowi, artinya sudah masuk kurva turun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang akan selesai masa pemerintahannya. Ditambah dengan beberapa kebijakan tidak populis seperti larangan mudik Lebaran 2021.
Dia juga mempertanyakan kemampuan kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN. Padahal ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai penopang utama dalam menghadapi krisis.
"Dengan indikator itu bisa dikatakan kondisi saat ini dan menjelang masuknya tahun politik tahun 2022 adalah kondisi yang menurut istilah Bung Karno adalah Tahun Vivere Pericoloso untuk menggambarkan bahwa Indonesia sedang mengalami masa genting," tuturnya.
Dalam kondisi seperti itu, sambung dia, Presiden Jokowi harus cakap dalam mengidentifikasi masalah, harus lebih tajam dalam mengidentifikasi masalah.
Mochtar menjelaskan ada beberapa cara yang bisa dilakukan Presiden Jokowi. Pertama, battomup planning (musrembang), yang biasanya dilakukan setahun sekali. Minimal harus dua kali dilakukan musrembang, dimana yang kedua difokuskan untuk identifikasi masalah.
