Waspadai Turbulensi Politik Kabinet Jokowi Tahun 2022
Kamis, 22 April 2021 - 19:41 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, cara modern, yaitu survei dengan multystagerandom, bisa dipotret per tiga bulan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama kebutuhan dasar. "Hasil riset menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan di tahun berjalan guna memperkecil risiko efek negatifdari situasi ekonomi yang melemah," katanya.
Ketiga, TNI/Polri diharapkan mampu melakukan langkah preentif dan preventif terhadap situasi yang mengarah ke gejala social atas situasi yang ada.
Keempat, refocusing APBN untuk kemandirian ekonomi keluarga. Sekadar informasi saat ini menurut Disdukcapil, penduduk Indonesia 271 juta jiwa dengan 86 juta kepala keluarga (KK).
Dari jumlah KK tersebut, jika diasumsikan 50 persen harus dimandirikan ekonominya, maka jumlahnya sekitar 43 juta KK.
"Kalau di tahun 2021 ini bisa ditangani 20 juta KK, maka secara tahap tahun 2022 bisa selesai. Dengan program KUR misalnya Rp10 juta tiap KK maka yang dibutuhkan adalah Rp 200 triliun. Sumber dananya bisa dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan lewat perbankan nasional," tuturnya.
Kelima, kata dia, di era 4.0 seharusnya menteri memberikan menu progres capaian rencana strategis (renstra) yang bisa dimonitoring oleh Presiden setiap saat.
Ketiga, TNI/Polri diharapkan mampu melakukan langkah preentif dan preventif terhadap situasi yang mengarah ke gejala social atas situasi yang ada.
Keempat, refocusing APBN untuk kemandirian ekonomi keluarga. Sekadar informasi saat ini menurut Disdukcapil, penduduk Indonesia 271 juta jiwa dengan 86 juta kepala keluarga (KK).
Dari jumlah KK tersebut, jika diasumsikan 50 persen harus dimandirikan ekonominya, maka jumlahnya sekitar 43 juta KK.
"Kalau di tahun 2021 ini bisa ditangani 20 juta KK, maka secara tahap tahun 2022 bisa selesai. Dengan program KUR misalnya Rp10 juta tiap KK maka yang dibutuhkan adalah Rp 200 triliun. Sumber dananya bisa dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan lewat perbankan nasional," tuturnya.
Kelima, kata dia, di era 4.0 seharusnya menteri memberikan menu progres capaian rencana strategis (renstra) yang bisa dimonitoring oleh Presiden setiap saat.
(dam)
