Banyak Ungkap Kasus Anak, Polda Metro Jaya Dapat Apresiasi dari Kementerian PPPA
loading...
Jajaran Polda Metro Jaya mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena banyak ungkap kasus anak, Rabu (21/4/2021). Foto IST
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasikan kinerja jajaran Polda Metro Jaya (PMJ) terkait perlindungan anak.Deputi Bidang Perlindungan Anak (PA) Kementerian PPPA Nahar mengatakan, pihaknya diberikan mandat oleh undang-undang (UU) Nomor 35/2014 terkait koordinasi.
Dalam UU tersebut ada pemantauan terkait implementasi kebijakan regulasi perlindungan anak."Kami melakukan pemantauan secara khusus, dan Polda Metro Jaya di beberapa penanganan kasus terakhir ini lebih spesifik dan banyak," ujar Nahar, Rabu (21/4/2021).
Baca Juga:Pengasuh Ponpes Diduga Cabuli Janda, Polisi Periksa Puluhan Saksi
Menurutnya, di Polda Metro Jaya, kasus yang muncul eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, perdagangan anak dan aborsi ilegal. Mereka menggunakan ketentuan hukum pidana sesuai UU 35/2014. "Kami apresiasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya," katanya.
Dia menuturkan, kasus kejahatan terhadap anak belakang cenderung naik. Ini sesuai data yang masuk dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMPONI PPA). Hal ini disebabkan karena masa pandemi Covid-19."Di 2020 ada kecenderungan kasus naik. Tapi di beberapa kategori mengalami penurunan. Yang cenderung naik pada kasus perdagangan orang (TPPO) dan prostitusi anak," katanya.
Baca Juga:Geger, Ibu di Sumsel Gorok Leher Anak hingga Tewas
Ia menjelaskan, kenaikan kasus tersebut disebabkan anak tidak ada aktifitas. Pelaku menggunakan modus memancing korban melalui aplikasi media sosial (Medsos). "Biasanya pelaku memancing korban lewat temannya," ucapnya.Dikatakan Nahar, ada empat pihak yang bertanggung jawab terkait pada perlindungan anak. Mereka di antaranya anak itu sendiri, orangtua, masyarakat/ lingkungan dan negara. Pada anak, menurutnya, berhak mengetahui hak-haknya. "Orangtua itu ya terkait hak asuh. Dan lingkungan sendiri, anak dan orangtua tidak hanya di rumah saja, tapi ada masyarakat," terangnya.
Menurut dia, peran masyarakat mencegah anak yang rentan karena pola asuh. Karena pada kondisi tersebut anak sangat rentan berhadapan dengan hukum. Maka, masyarakat memiliki fungsi memberikan pemahaman penting orangtua terkait pemenuhan hak asuh anak. Lalu masyarakat juga jadi instruktur ketat dari kasus-kasus yang terjadi di dalamnya.
"Pencegahan berbasis masyarakat lebih bagus. Karena di masyarakat ada Babinkantibmas, layanan masyarakat, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ini harus didorong, di sekolah pun harus didorong menjadi sekolah ramah anak," ujarnya.
Dalam UU tersebut ada pemantauan terkait implementasi kebijakan regulasi perlindungan anak."Kami melakukan pemantauan secara khusus, dan Polda Metro Jaya di beberapa penanganan kasus terakhir ini lebih spesifik dan banyak," ujar Nahar, Rabu (21/4/2021).
Baca Juga:Pengasuh Ponpes Diduga Cabuli Janda, Polisi Periksa Puluhan Saksi
Menurutnya, di Polda Metro Jaya, kasus yang muncul eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, perdagangan anak dan aborsi ilegal. Mereka menggunakan ketentuan hukum pidana sesuai UU 35/2014. "Kami apresiasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya," katanya.
Dia menuturkan, kasus kejahatan terhadap anak belakang cenderung naik. Ini sesuai data yang masuk dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMPONI PPA). Hal ini disebabkan karena masa pandemi Covid-19."Di 2020 ada kecenderungan kasus naik. Tapi di beberapa kategori mengalami penurunan. Yang cenderung naik pada kasus perdagangan orang (TPPO) dan prostitusi anak," katanya.
Baca Juga:Geger, Ibu di Sumsel Gorok Leher Anak hingga Tewas
Ia menjelaskan, kenaikan kasus tersebut disebabkan anak tidak ada aktifitas. Pelaku menggunakan modus memancing korban melalui aplikasi media sosial (Medsos). "Biasanya pelaku memancing korban lewat temannya," ucapnya.Dikatakan Nahar, ada empat pihak yang bertanggung jawab terkait pada perlindungan anak. Mereka di antaranya anak itu sendiri, orangtua, masyarakat/ lingkungan dan negara. Pada anak, menurutnya, berhak mengetahui hak-haknya. "Orangtua itu ya terkait hak asuh. Dan lingkungan sendiri, anak dan orangtua tidak hanya di rumah saja, tapi ada masyarakat," terangnya.
Menurut dia, peran masyarakat mencegah anak yang rentan karena pola asuh. Karena pada kondisi tersebut anak sangat rentan berhadapan dengan hukum. Maka, masyarakat memiliki fungsi memberikan pemahaman penting orangtua terkait pemenuhan hak asuh anak. Lalu masyarakat juga jadi instruktur ketat dari kasus-kasus yang terjadi di dalamnya.
"Pencegahan berbasis masyarakat lebih bagus. Karena di masyarakat ada Babinkantibmas, layanan masyarakat, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ini harus didorong, di sekolah pun harus didorong menjadi sekolah ramah anak," ujarnya.
(ymn)
Lihat Juga :
