Soal Ibu Kota Baru, Fadli Zon: Hari Gini Masih Mikir Pindah?
Minggu, 18 April 2021 - 13:34 WIB
loading...
A
A
A
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang.
"Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” ujarnya dalam Webinar, Jumat 16 April 2021. Baca juga: Mengapa Ibu Kota Harus Pindah? Ini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani
Dalam catatan Kemenkeu, 80% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan jika kawasan Indonesia Timur belum secara maksimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan, secara dominan masih berasal dari kawasan Pulau Jawa. Khusus untuk DKI Jakarta saja, persentase DPK berada di angka 91% atau setara Rp6.737 triliun.
Mengenai pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini berasal dari tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
"Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” ujarnya dalam Webinar, Jumat 16 April 2021. Baca juga: Mengapa Ibu Kota Harus Pindah? Ini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani
Dalam catatan Kemenkeu, 80% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan jika kawasan Indonesia Timur belum secara maksimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan, secara dominan masih berasal dari kawasan Pulau Jawa. Khusus untuk DKI Jakarta saja, persentase DPK berada di angka 91% atau setara Rp6.737 triliun.
Mengenai pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini berasal dari tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
(dam)
Lihat Juga :
