Namanya Didorong Jadi Mendikbudristek, Abdul Mu'ti: Wait and See Saja
loading...
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Muti mengaku belum ada komunikasi dari pihak Istana kepada dirinya ataupun kepada Muhammadiyah secara kelembagaan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Nama Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti kembali disorot di tengah isu reshuffle kabinet . Pada sesi kocok ulang ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melebur Kemenristek ke dalam Kemendikbud.
Mu'ti saat dikonfirmasi mengenai ini, tidak berbicara banyak. Ia mengaku belum ada komunikasi dari pihak Istana kepada dirinya ataupun kepada Muhammadiyah secara kelembagaan. "Sampai sekarang tidak ada komunikasi. Hanya tahu dari berita media," ujarnya kepada MNC Portal, Minggu (18/4/2021).
Kendati demikian, Mu'ti menunggu dan melihat perkembangan yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. "Wait and see saja," ucapnya.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menegaskan pihaknya tidak pernah meminta-minta jabatan kepada Presiden Jokowi menjelang reshuffle kabinet. Namun bila Jokowi memintanya, maka Persyarikatan akan menyiapkan figurnya.
"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," tutur Anwar.
Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang.
Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.
Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti layak dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).
Diketahui, sebelumnya Abdul Mu'ti pernah menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjabat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut dia, postur kementerian menjadi proporsional, di mana secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).
"Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucap Qodari.
Mu'ti saat dikonfirmasi mengenai ini, tidak berbicara banyak. Ia mengaku belum ada komunikasi dari pihak Istana kepada dirinya ataupun kepada Muhammadiyah secara kelembagaan. "Sampai sekarang tidak ada komunikasi. Hanya tahu dari berita media," ujarnya kepada MNC Portal, Minggu (18/4/2021).
Kendati demikian, Mu'ti menunggu dan melihat perkembangan yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. "Wait and see saja," ucapnya.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menegaskan pihaknya tidak pernah meminta-minta jabatan kepada Presiden Jokowi menjelang reshuffle kabinet. Namun bila Jokowi memintanya, maka Persyarikatan akan menyiapkan figurnya.
"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," tutur Anwar.
Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang.
Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.
Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti layak dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).
Diketahui, sebelumnya Abdul Mu'ti pernah menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjabat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut dia, postur kementerian menjadi proporsional, di mana secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).
"Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucap Qodari.
(kri)
